Buruh PT Batam Bersatu Apparel (BBA) saat audensi di DPRD Kota batam. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Buruh PT Batam Bersatu Apparel (BBA) yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, melakukan aksi unjukrasa di Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (26/7/2022). Mereka meminta agar DPRD memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan terkait pesangon.

Wakil Ketua FSP TSK SPSI, Andi Ilyas mengatakan, aksi unjukrasa yang dilakukannya tersebut meminta agar DPRD Batam memanggil pihak perusahaan.

“Kami meminta agar anggota Dewan memanggil pihak perusahaan untuk duduk bersama membicarakan terkait pesangon setengah gaji yang ingin diberikan perusahaan,” ungkapnya.

Menurut Andi, ia dan rekannya sudah bekerja di perusahaan tersebut hampir 20 tahun. Akan tetapi pesangon yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perusahaan memang menyatakan mau bertanggungjawab, tapi tidak sesuai dengan usia pekerja yang sudah puluhan tahun,” kata dia.

Lanjutnya, perusahaan memberikan tawaran hanya 0,5 gaji sesuai Omnibus Law, karena beberapa tahun mengalami kerugian.

“Kami bekerja puluhan tahun, mereka mengaku rugi 4 tahun, kemana 16 tahun keuntungan yang kami berikan,” jelasnya.

Andi mengatakan, tuntutan pihaknya tak terlalu besar. Ia hanya meminta kali 1 PMTK Omnibus Law. Namun sampai saat ini beberapa kali dimasukkan tahap perundingan sampai ke pengawasan, permintaan tak diterima.

Ia berharap, pihak perusahaan memberikan lebih sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada pihak perusahaan.

“Harapan kami berikanlah hak kami sesuai. Kami memberikan keuntungan, tenaga yang lebih ke perusahaan. Janganlah berikan ketika keluar dari perusahaan itu suatu hal yang menyakitkan, 0.5,” kata dia.

PT BBA yang bergerak di bidang tekstil telah menutup perusahaan secara resmi per tanggal 20 Juli 2022.

“Kurang lebih kita ada 400-an pekerja yang jadi korban dari keputusan untuk membubarkan perusahaan secara permanen,” pungkasnya.

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya menemui sejumlah karyawan PT BBA yang menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Batam.

Beberapa perwakilan pekerja difasilitasi untuk audensi di gedung serbaguna DPRD Kota Batam sekitar pukul 11.30 WIB.

Selanjutnya, Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM) DPRD Kota Batam yang diketuai oleh Luther Jansen dari Gerindra akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat, agar permasalahan yang dialami mantan karyawan PT BBA dapat terselesaikan.

“Kami juga akan memanggil serikat pekerja terlibat, dan perusahaan yang terlibat,” jelasnya.(red)