Gedung DPRD Kota Batam di Engku Putri. Foto: BatamLagi.com 

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Nina Melanie, mengingatkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tak menjamin bebas dari korupsi anggaran.

Perempuan yang akrab dipanggil Nina ini mengatakan, pada masa yang akan datang aktifitas pelaporan pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya, sebaiknya tidak sekedar aktifitas teknis perhitungan realisasi masukan (Input) dan keluaran (Ouput) anggaran semata. Tapi juga terkait outcome (hasil) yang nyata di tengah masyarakat.

“Sejauh mana outcome (hasil) dan dampak anggaran, derajat transparansi dan akuntabilitasnya serta efisien, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang terukur menghasilkan outcome yang nyata di masyarakat,” ujar Nina Melanie, dalam rapat Paripurna Laporan Banggar atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batam 2021, Senin (4/7/2022).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Batam 2021, bahwa pendapatan daerah sebesar Rp 2.527.649.538.976 atau terealisasi sebesar 94,7 persen dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD-P 2021.

Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.643.101.703.752 atau terealisasi 89,9 persen dari alokasi. Sehingga hal itu membuat terjadinya pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2021.

Berikutnya, APBD 2021 setelah perubahan diproyeksikan defisit Rp 270.602.500.516. Pada realisasinya berkurang menjadi Rp 115.452.164.776. Sedangkan SiLPA tahun berjalan dilaporkan sebesar Rp 155.150.335.739,66.

Hal ini mesti menjadi perhatian Pemko Batam pada saat tutup buku anggaran 2021, dengan kembali meningkatnya SiLPA pada dua tahun terakhir setelah SiLPA berhasil ditekan pada 2017-2019.

“Dan Pemko Batam segera merencanakan dan melakukan optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah,” tegas wanita berkerudung ini.

Ia juga berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu dapat disetujui, dan disahkan menjadi Perda. Sehingga, tidak ada permasalahan ke depannya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang juga hadir menyepakati hasil dari pembahasan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD dan Banggar yang telah memberikan masukan dan saran.

“Kami (Pemko Batam) mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Banggar DPRD Kota Batam,” imbuhnya.

Sebelumnya Muhammad Rudi menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Rudi dalam Rapat Paripurna di DPRD Batam. Sebagaimana diketahui laporan keuangan Pemko Batam tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Batam dan Pemko Batam dari BPK RI pada tanggal 18 Mei 2022, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Alhamdulilah, Pemerintah Kota Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dan semoga Pemerintah Kota Batam dapat mempertahankan opini ini pada masa yang akan datang,” kata Rudi, Kamis (2/6/2022).(*/red)