M alias Y selaku penanggungjawab atau pengurus calon PMI digelandang polisi. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Sebanyak 42 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang akan dikirim ke luar negeri secara ilegal ke Malaysia berhasil diselamatkan Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kepri. Para korban tersebut terdiri dari 24 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S mengatakan, pengungkapan itu berawal dari informasi yang diterima penyidik pada tanggal 30 Juni 2022 jam 13.00 WIB, tentang adanya calon PMI ilegal yang ditampung di wilayah Jodoh Centre Point, Batu Ampar, Kota Batam.

Mereka akan diberangkatkan ke luar negeri secara non procedural dan tidak dilengkapi dokumen yang lengkap sebagai calon PMI.

Selanjutnya tim penyidik melakukan penyelidikan dan benar di lokasi tersebut, ditemukan 42 orang calon PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal.

“Mereka ini ditampung di sebuah ruko yang berada Jodoh Centre Point, dan diamankan juga satu orang berinisial M alias Y selaku penanggungjawab atau pengurus calon PMI yang akan diberangkatkan,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S mendampingi Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, dan Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kepri AKBP Achmad Suherlan saat konferensi pers di Mapolda Kepri, Sabtu (2/7/2022).

Dikatakannya, dari pendataan 42 orang PMI ilegal tersebut rata-rata berasal dari daerah, dimana pengungkapan-pengungkapan kasus sebelumnya dilakukan yaitu dari daerah Jawa, Lampung, Lombok dan Madura.

“Di TKP, juga penyidik berhasil mengamankan barang bukti handphone, beberapa buku paspor, boarding pass tiket pesawat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000, dan uang ringgit Malaysia RM 325,” tutur Harry.

Masih kata Harry, dari hasil penyelidikan pihaknya, para calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia itu dikenakan biaya bervariasi, ada yang Rp 7 juta, Rp 10 juta dan lebih dari Rp 10 juta, tergantung daerah asal mereka.

Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar.

Menurutnya, wilayah Kepri merupakan wilayah yang sangat bagus untuk melakukan penyelundupan human trafficking atau pengiriman PMI ilegal, bahkan Dit Reskrimum Polda Kepri telah berulang kali melakukan pengungkapan. Dan mengungkapan kasus kali ini merupakan yang kesekian kalinya.

Hal ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, bahwa wilayah Kepulauan Riau sebenarnya merupakan limpahan dari wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu penanganan Pekerja Migran ini harus dilaksanakan atau dilakukan secara komprehensif oleh semua lembaga negara, seperti BP2MI.

“Nentu kita akan lakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah asal PMI ini,” paparnya.

Tambahnya, dalam kasus ini pihaknya memfokuskan kepada penegakan hukumnya, di luar dari itu merupakan kewenangan Instansi terkait. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama semua pihak terkait.

“Polda Kepri berkomitmen mencegah terjadinya praktek perdagangan orang, dan kami terus melakukan penindakan terhadap yang memasuki pekerja migran ini melalui jalur-jalur ilegal,” tegasnya.(*/srd)