Ikan makerel.

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 4,748 ton ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia, pada Sabtu (4/6/2022). Kini, ikan impor ilegal tersebut dalam pengawasan jajaran PSDKP Batam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin yang memimpin operasi pengawasan importasi ikan di Batam mengatakan, ikan-ikan tersebut diamankan di 2 perusahaan importir yakni PT SLA dan PT ATN.

“Kedua komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate),” ungkapnya, Senin (6/6/2022).

Dikatakan Adin, dalam operasi tersebut, pihaknya mengamankan 4,25 ton ikan makerel asal Tiongkok di Cold Storage PT. SLA dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT. ATN.

“Indikasinya produk ini masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan Adin, sesuai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di bidang importasi komoditas perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan.

“Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya, agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri,” imbuhnya.

Katanya, saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik importasi komoditas perikanan secara ilegal ini telah berlangsung lama.

“Saat ini ikan impor ilegal tersebut dalam pengawasan jajaran PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan sesuai UU. Hal tersebut sebagai upaya menghentikan dan mencegah agar ikan tidak beredar di masyarakat,” tutupnya.

Seperti diketahui, kebijakan impor komoditas perikanan memang dilaksanakan secara ketat untuk melindungi industri dalam negeri dan nelayan Indonesia. Sebelumnya Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 yang salah satunya mengatur klasifikasi baku lapangan usaha bagi usaha importasi komoditas perikanan.(*/red)