Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Penghapusan tenaga honorer ini akan berlaku efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme “outsourcing”.

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tertanggal 31 Mei 2022.

Menpan RB menekankan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus segera melakukan pemetaan pegawai honorer untuk diikutserakan untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.

Meski pegawai honorer dihapus, instansi pemerintahan tetap bisa merekrut tenaga melalui sistem “outsourcing”.

Namun, pengangkatan pegawai “outsourcing” itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan di tiap-tiap instansi pemerintahan.

“Jadi PPK tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, kategori pegawai “outsourcing” ini termasuk pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Tjahjo juga memaparkan, penanganan pegawai honorer oleh pemerintah juga diatur dalam PP Nomor 48/2005 jo PP Nomor 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajeman PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yakni PNS dan PPPK.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawasi non ASN,” ujarnya.(*/red)