Pemberian cinderamata usai seminar “Pers Merawat Perbatasan” di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/3/22).Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Acara seminar Nasional dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dengan tema “Pers Merawat Perbatasan” digelar di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/3/2022). Hadir Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S mewakili Kapolda Kepri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Ketua Komisi 1 DPRD Kepri Bobby jayanto, Wakil Bupati Anambas, Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi, Jurnalis Senior Indonesia Desi Anwar, Kapolda Kepri diwakili Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional dengan tema Pers Merawat Perbatasan tersebut adalah Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi, Jurnalis Senior Indonesia Desi Anwar dan Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengatakan, Provinsi Kepri menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Nasional dan pihaknya akan wujudkan lebih besar lagi.

Pada kesempatan tersebut, Ansar mengucapkan terimakasih karena Dewan Pers tahun ini memberikan penganugerahan kepada pihaknya, mudah-mudahan prestasi ini dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya.

“Sekali lagi saya berterimakasih kepada para undangan yang hadir pada saat ini semoga tetap terjalin komunikasi dengan baik,” ujar Ansar.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Gubernur Kepri kepada Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi dan kepada Jurnalis Senior Indonesia Desi Anwar dilanjutkan penyerahan cinderamata dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia kepada Gubernur Kepri.

Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber Ketua Komisi Antar Lembaga dan luar negeri Dewan Pers Indonesia Agus Sudibyo mengatakan untuk kita ketahui pers menjadi alat propaganda dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memperjuangaan pers menjadi alat komunikasi dunia menegakkan kualitas jurnalis, agar informasi dapat diterima dengan baik.

“Diera digital ini apa yang kita beritakan jejaknya agak sulit dihapus oleh karena itu dilema kebebasan pers dalam era digital ini,” ucap Ketua Komisi Antar Lembaga dan luar negeri Dewan Pers Indonesia Agus Sudibyo.

Penyampaian materi oleh Narasumber Desi Anwar mengatakan, merawat pers ada hal yang harus media mainstream pegang yakni, kode etik, tapi dengan fenomena berkembang tahun ini kita akan berpisah dengan tv analog, namanya media sosial seperti twitter, instagran, dll ini sudah menjadi bagian kebutuhan bagi kita semua.

“Kita menggunakannya bukan untuk membaca melainkan mencari informasi. Mengenai influencer dan buzzer kita harus paham, kalau kita tidak memahami bagaimana tujuannya kita akan menjadi konsumen yang buta,” papar Desi Anwar.

Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Agung Suprio mengatakan, KPI itu ruang lingkup tugasnya pada tv dan radio, siaran kebangsaan hadirnya program siaran yang meneguhkan keakraban dan cinta tanah air.

Katanya, saat terjadi demo di Jakarta menentang UUD Hak Cipta Kerja misal pada saat demo terjadi perkelahian, syuting tidak boleh di-zoom dari jauh, dan tidak boleh diulang-ulang karena dapat menimbulkan efek yang dapat ditiru oleh anak bangsa kita.

“Agar memberitakan peristiwa itu dengan profesional, jadi banyak orang mengatakan tv itu menjadi agen konfirmator dari setiap berita yang ada di media sosial,” tutur Agung Suprio.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengatakan, sekitar 76 persen masyarakat mencari berita dari media sosial kemudian membenarkan di televisi, komisi badan pusat itu menampilkan seluruh informasi melaui website resmi tentu lebih akurat.

Setiap badan publik ada PPID yang membeberkan informasi harus benar aman. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikaji, tetapi PPID menjamin, mana yang harus dibuka dan kami sudah monitoring seluruh Provinsi.

“Kami berharap di tahun 2022 ini bisa masuk dalam informasi yang konfirmatif, keterbukaan informasi itu ada kolaborasi antara Provinsi dan masyarakat. Ke depan itu yang perlu kita dorong,” ujar Cecep Suryadi.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan piagam penghargaan kepada para Narasumber oleh Gubernur kepri dan foto bersama.(*/srd)