BATAM (BATAMLAGI.COM) – Pemko Batam kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Batam, Muhammad Rudi Nomor: 01 Tahun 2022.

Dalam SE tertanggal 4 Januari 2022 tersebut dijelaskan Rudi, dasar SE adalah dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022.

Dalam SE itu tertuang, untuk pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi, menteri agama, menkes dan mendagri.

Pelaksanaan kegiatan sektor esensial, tetap dapat beroperasi 100 persen. Lalu, pasar tradisional, warteg, pedagang kaki lima hingga cucian motor tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kegiatan makan atau restoran kafe, baik yang berada di lokasi sendiri atau mall, bisa dilakukan di tempat sebesar 50 persen dari kapasitas. Jam operasional dibatasi sampai pukul 21.00 WIB,” tulisnya.

Selanjutnya, kegiatan mall atau pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Kapasitas pengunjung 50 persen dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan prokes lebih ketat.

“Untuk bioskop kapasitas maksimal 75 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk. Anak usia 12 boleh masuk didampingi orang tua,” lanjutnya.

Dan pelaksanaan kegiatan ibadah dapat dilakukan paling banyak 75 persen. Untuk kapasitas kegiatan di area publik, seni budaya, gym, resepsi, rapat, seminar maksimal 50 persen. Dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan prokes lebih ketat.

“Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko,” tandasnya.

Untuk yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SE ini dikenakan sanksi administrasi hingga penutupan usaha dengan ketentuan perundang-undangan.

“Surat edaran Walikota ini berlaku mulai 4 Januari 2022 hingga 17 Januari 2022,” tutupnya.

Dengan adanya SE ini, Herman, warga Nagoya mempertanyakan terkait jam operasional dan ketentuan lainnya pada tempat hiburan malam (THM), seperti diskotek, PUB dan KTV, tempat pijat (massage) serta gelper yang marak di Batam.

“Tempat hiburan malam itu tidak diatur dalam surat edaran itu ya. Apakah dibebaskan jam operasionalnya,” ucapnya.

Herman menilai, karena tidak disebutkan dalam SE tersebut, tempat hiburan itu jangan disalahkan jika buka dan tutupnya sesuka manajemennya.

“Jangan disalahkan tempat hiburan malam lah kalau tidak patuhi surat edaran itu,” tegasnya.(red)