Kajari Bintan, I Wayan Riana saat mengekspos kasus dugaan korupsi di Puskesmas Sei Lekop, Bintan, Kamis (9/12). Foto:ist

BINTAN (BATAMLAGI.COM) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menetapkan Kepala Puskesmas (Kapus) Sei Lekop, dr. Zailendra Permana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Covid-19, bermodus insentif fiktif tenaga kesehatan (Nakes).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, I Wayan Riana, kepada awak media, Kamis (9/12) di Kantor Kejari Bintan KM 16, mengatakan, dr. Zailendra Permana ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, sejumlah saksi dalam kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan.

“Sebanyak 28 tenaga kesehatan Puskesmas Sei Lekop, sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Kajari.

Dikatakan Kajari, berdasarkan hasil pemeriksaan kepada tersangka, belum bisa diketahui pasti, apakah tersangka melakukan pencairan insentif itu atas inisiatif sendiri, atau berdasarkan perintah pihak lain. Pihak lain yang dimaksud Kajari, tak lain adalah Dinas Kesehatan Bintan.

“Maka dari itu, kemarin Dinkes Bintan juga sudah kita geledah. Beberapa dokumen soal insentif Nakes, juga sudah kita sita demi melakukan pengembangan kasus ini. Apakah ada keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan atau tidak,” paparnya.

Disebutkan I Wayan, jumlah insentif Nakes yang dikucurkan untuk Puskesmas Sei Lekop pada 2020-2021 sebesar Rp836 juta lebih.

“Dari Rp836 juta lebih itu, yang di-mark up tersangka, sekitar Rp400 jutaan. Modusnya, para nakes yang bekerja 7 hari, di-mark up menjadi 14 Hari. Lalu, uang hasil mark up itu dikumpulkan pada satu orang pejabat di Puskesmas Sei Lekop itu,” ujarnya.

Lanjutnya, setelah uang terkumpul, dibagi-bagi. Tapi, pembagiannya tidak rata. Ada yang terkecil mendapat Rp800 ribu hingga yang terbesar ada yang mendapat sekitar Rp 25 jutaan. Kemarin, beberapa nakes akhirnya mengembalikan uang insentif yang mereka terima itu ke Kepala Puskesmas.

“Selanjutnya dari Kepala Puskesmas, uang tersebut kita sita. Jumlahnya hanya Rp8 juta. Sedangkan bagian Kepala Tata Usaha mengembalikan uang sebesar Rp17 juta. Uang tersebut juga sudah kita sita,” tegas Kajari.(*/red)