Pihak PSDKP Kota Batam bersama Direktorat Pulau-Pulau Kecil dan BPK RI Provinsi Kepri saat berdialog dengan pelaku usaha. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Jajaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam bersama Direktorat Pulau-Pulau Kecil dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kunjungan ke sejumlah pulau di Provinsi Kepri.

Kepala Pangkalan PSDKP Kota Batam, Salman Mokoginta, Jumat (29/10), mengatakan, dalam kegiatan yang berlangsung selama bulan Oktober 2021 ini, pihaknya sudah mengunjungi beberapa wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan dan Kota Batam.

“Maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat pemanfaatan di pulau-pulau kecil dari aspek regulasi dan implementasinya, dengan fokus utama pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi,” ujar Salman.

Dijelaskan, dalam kegiatan tersebut, tim menemukan adanya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Bidang Kelautan dan Perikanan yang bisa ditarik dari aktifitas pelaku kegiatan di beberapa Pulau-Pulau Kecil dan pemanfaatan aktifitas di kawasan konservasi. Di antaranya adalah, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pengusahaan pariwisata alam perairan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, karcis masuk kawasan konservasi atau wisatawan domestik dan mancanegara.

“Permen 28 Tahun 2021 melindungi kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir, serta memberikan kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut. Aturan tersebut menjadi acuan perolehan peningkatan PNBP,” ulasnya.

Salman menjelaskan, para pemangku kepentingan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut nantinya akan diberi izin dalam bentuk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi pelaku usaha, dan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut bagi pemerintah daerah.

“Hal ini merupakan tindak lanjut kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan bahwa, seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menetap, wajib memiliki KKPRL sesuai dengan Permen Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,” paparnya.

Maka itu, pangkalan PSDKP Batam sebagai UPT pengawasan akan mendorong pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan seperti izin lokasi untuk mengajukan izin KKPRL.

“Apabila telah dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi, tapi tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana,” ucapnya.

Dalam kunjungan ini, pihaknya memberikan pemahaman dan kemudahan bagi para pelaku usaha maupun pemerintah dalam mengajukan permohonan KKPRL. Selain itu, KKPRL juga diharapkan dapat mendorong tertib dan terpantaunya perencanaan ruang laut serta berperan dalam meningkatkan PNBP.

“Dalam waktu yang tidak lama diharapkan kelengkapan dokumen perizinan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, termasuk pemanfaatan ruang laut sesuai dengan harapan pemerintah,” tutupnya.(*/red)