Bupati Natuna, Wan Siswandi. Foto:ist

NATUNA (BATAMLAGI.COM) – Bupati Natuna, Wan Siswandi ikut rapat virtual dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Menko Hankam dari ruang rapat 2 Bupati Natuna, Jalan Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (5/10).

Wan Siswandi mengatakan, Kabupaten Natuna tidak punya kewenangan atas laut, dan nelayan terganggu dengan kehadiran nelayang asing. Rapat tersebut membahas keamanan Laut Natuna Utara dan mplementasi Kebijakan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Natuna Utara dalam menjaga keamanan Nasional.

Wan Siswandi juga mengungkapkan bahwa, nelayan Natuna merasa terganggu oleh nelayan asing yang beroperasi di laut Natuna.

“Untuk itu kami Pemerintah Kabupaten Natuna sangat mendukung pemerintah pusat dalam hal hankam pengamanan laut Natuna oleh TNI, Bakamla dan Kapal pengawas perikanan KKP, sehingga nelayan Natuna merasa aman,” ujar Wan Siswandi saat didampingi Pj. Sekda Natuna Boy Djanarko dan Kepala Badan Perbatasan, Marka.

Wan Siswandi menjelaskan jika Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dengan luas wilayah 216.113,42 Km2, daratan 1.978,19 Km2 (0,75 %) dan lautan 218.091,61 Km2 (99,2 ) serta memiliki 154 pulau.

Yang sudah berpenghuni tambah Wan Siswandi, sebanyak 27 pulau. Sedangkan yang belum berpenghuni sebanyak 127 pulau, kemudian 7 pulau berbatasan dengan negara lain.

Wan Siswandi mengungkapkan, dengan terbitnya UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, maka nelayan Natuna merasa terganggu oleh nelayan asing yang bereperasi di laut Natuna.

“Pemerintah daerah Kabupaten Natuna tidak memiliki kewenangan sama sekali atas pengelolaan laut Natuna,” sebut Wan Siswandi.

Wan Siswandi juga menyampaikan, disamping pengamanan dari pencurian ikan oleh nelayan asing, tidak kalah pentingnya juga pengamanan sumberdaya alam, seperti minyak dan gas di laut Natuna.

“Disamping pertahanan dari sisi Hankam, tentu tidak kalah penting adalah penguatan dari segi emonominya. Oleh karenanya kami pemerintah kabupaten Natuna meminta kepada pemerintah pusat perlu mempercepat terlaksana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan dan pengembangan industri pariwisata, termasuk mendorong Geopark Nasional Natuna menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp),” kata Wan Siswandi.

Lanjut Wan Siswandi, selain tidak memiliki kewenang terhadap laut, di daratpun pihaknya terjadi kekurangan air bersih.

“Sementara penduduk kian hari makin meningkat, baik dari pertumbuhan dari masyarakat Natuna itu sendiri maupun kebutuhan dari penambahan institusi dari pemerintah pusat,” ujar Wan Siswandi.(*/red)