Rustam Efendi saat digiring petugas. Foto istimewa

PINANG (BATAMLAGI.COM) – Pengadilan Tipikor Tanjungpinang memvonis bersalah Rustam Efendi (55), mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam selama 4 tahun penjara, Senin (16/8) sore. Vonis yang sama juga diterima Hariyanto, anak buah Rustam.

Ketua Majelis Hakim, Edward Sihaloho menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer yang dituduhkan kepada terdakwa.

““Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Efendi dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar Edward, yang didampingi Hakim Anggota Yon Efri dan Jonni Gulton.

“Terdakwa juga didenda sebesar Rp 200 juta subsidair selama 2 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim. Dengan ketentuan bila tidak dibayar, menjalani hukuman 2 bulan penjara.

Persidangan ini dihadiri JPU Dedi Januarto Simatupang dan Yan Elhas Zebua serta Penasihat Hukum terdakwa, Zakis dan Adi Simarmata.

Di kesempatan yang sama, vonis juga dijatuhkan kepada terdakwa Hariyanto, mantan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Batam dengan 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Hakim menegaskan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer JPU, Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atas putusan tersebut, JPU dan terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Sebagaimana surat dakwaan JPU, Rustam bersama-sama dengan terdakwa Hariyanto yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan pungli terhadap penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) kepada mitra kerjanya dan rekan kerja di seluruh mitra Kota Batam yang berhubungan dengan izin SPJK.

Untuk penerbitan SPJK terdapat pungutan liar untuk perunit kendaraan bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru.

Awalnya kedua terdakwa meminta tarif penerbitan SPJK untuk per unit kendaraan bermotor jenis angkutan barang awalnya Rp 1 juta per unit pada pertemuan pertama dengan mitra usaha.

Karena tarif itu merasa berat bagi mitra, sehingga meminta penurunan tarif, maka dilakukan pertemuan kedua dan disepakati Rp 850 ribu per unit kendaraan bermotor jenis angkutan atau angkutan orang komersil kondisi baru Dishub Batam sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.

Adapun rincian SPJK di tahun 2018 sebanyak 258 surat sebesar Rp 219 juta, tahun 2019 sebanyak 816 surat sebesar Rp 693 juta, dan tahun 2020 sebanyak 665 surat sebesar Rp 565 juta. Total diperoleh keduanya sebanyak 1.739 surat sebesar Rp 1,4 miliar.(*/red)