Pintu ruangan Bupati Bintan, Apri Sujadi yang tidak disegel. Foto BatamLagi.com

BINTAN (BATAMLAGI.COM) – Sehari pasca Bupati Bintan, Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suasana Kantor Pemkab Bintan di Bintan Buyu, tampak bisa saja, Jumat (13/8). Pegawai seperti biasa ngantor.

Ditanya terkait kasus yang mendera atasannya itu, Sekda Bintan, Adi Prihantara mengaku kaget, setelah dirinya mengetahui pemberitaan, kalau Bupati Bintan ditahan KPK.

Padahal, sebelumnya, Kamis (5/8) pagi, Adi Prihantara masih sempat ketemu dengan sang Bupati di acara penandatanganan Naskah Deklarasi Desa Bersinar oleh sejumlah FKPD Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan.

Dikatakan Adi Prihantara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemkab Bintan akan dipimpin Wakil Bupati Bintan, Robby Kurniawan sebagai pelaksana tugas.

“Wakil Bupati bakal memimpin Bintan dengan status Pelaksana Tugas (Plt),” ujarnya.

Untuk putusan resminya, pihaknya masih menunggu surat dari Pemprov Kepri. “Suratnya masih kita tunggu dari provinsi,” imbuhnya.

Dari pantauan di lapangan, suasana Kantor Pemkab Bintan di Bintan Buyu tidak ada yang berbeda, tampak biasa saja. Beberapa pegawai tampak bekerja seperti biasa, begitu juga dengan sekda.

Sedangkan ruang kerja Bupati Bintan kosong, pintunya tertutup rapat. Tidak disegel. Papan petunjuk sebagai tanda ada tidaknya sang bupati yang dipasang di depan ruangan tertera tulisan “keluar”.

Tampak sejumlah awak media berdatangan ke kantor Pemkab Bintan, pasca penahanan Bupati Bintan, Apri Sujadi yang tersandung kasus pengaturan barang kena cukai dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Bintan, tahun 2016-2018. Dan juga Plt BP Kawasan Bintan, Moch Saleh Umar.

Sementara itu, di Kantor BP Kawasan Bintan, sejumlah pejabatnya juga tidak terlihat berada di kantor. Tetapi, aktifitas di kantor BP Kawasan Bintan, berjalan seperti biasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan, Moch Saleh Umar ditetapkan tersangka oleh KPK pada Kamis (12/8). Keduanya tersandung kasus pengaturan barang kena cukai dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Bintan, tahun 2016-2018.

Dari kasus tersebut, KPK menduga dari tahun 2017 s/d 2018 Apri Sujadi menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 miliar. Sedangkan Saleh Umar dari tahun 2017 s/d 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 800 juta.

“Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 250 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers, Kamis (12/8).

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*/red)