Jalan perbatasan Tanjungpinang dan Bintan, Provins Kepulauan Kepri. Foto Diskominfo

PINANG (BATAMLAGI.COM) – Walikota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, saat ini kondisi Tanjungpinang dalam masa darurat. Hal ini ditegaskan, karena ada protes anggota DPRD Bintan atas kebijakan rapid tes antigen (swab antigen) berbayar di wilayah perbatasan Tanjungpinang saat PPKM darurat.

“Kebijakan ini kan untuk menyelamatkan masyarakat. Berarti kalau ada yang masuk tentu berisiko tertular Covid-19. Saat kondisi ini, siapa yang mau kena covid,” ujar Rahma, saat meninjau dapur umum di Warung Kopi WW, Jalan Ahmad Yani Tanjungpinang, Kepri, Kamis (15/7).

Terkait rapid berbayar itu, Rahma mengatakan, Sekda Provinsi Kepri ingin membantu untuk masyarakat bintan. Dan menawarkan rapid tes antigen ini diberikan ke pihaknya untuk merapid warga Bintan yang masuk ke Tanjungpinang.

Tentu, ia dengan arif dan bijaksana menyambut baik tawaran sekda, akan tetapi alangkah baiknya lagi dari Bintan yang menyeleksi warganya yang membutuhkan untuk masuk ke Tanjungpinang.

“Kalau dari Tanjungpinang ke Bintan Insya Allah tidak ada masalah. Karena yang berstatus darurat saat ini Tanjungpinang,” imbuhnya.

Rahma kembali menegaskan, bahwa pihaknya harus benar-benar memaksimalkan PPKM darurat di wilayahnya sampai 20 Juli 2021. Kebijakan yang dijalankan ini sesuai arahan mendagri dan dalam pelaksanaanya pun kita berjuang bersama TNI dan Polri.

“Sudah jelas ada kebijakan-kebijakan yang wajib kita laksanakan bersama. Karena, waktunya tinggal 7 hari untuk menurunkan angka 1.589 kasus aktif itu,” ucapnya.

Menurut Rahma, kebijakan rapid tes antigen itu bukan sesuatu hal yang berlebihan. Karena, ketika berkunjung ke suatu daerah, tentu harus mengikuti aturan daerah itu.

Seperti diketahui, kondisi Tanjungpinang saat ini situasi bahaya. Sebagai kepala daerah, ia punya kewajiban melindungi masyarakatnya. Namun, dirinya sangat menyayangkan ketika kebaikannya dinilai sebagai penghambat.

“Tujuan saya bersama TNI Polri itu untuk menyelamatkan masyarakat. Apa yang terjadi di kota saya ini tentu tidak ada yang menginginkan. Apalagi dalam status darurat,” ucapnya.

Untuk memaksimalkan PPKM darurat ini, Rahma harus membatasi mobilitas masyarakat, salah satunya dengan menunjukkan surat rapid tes antigen. Kalau tidak seperti itu tidak bisa maksimal.

Rahma pun tidak pernah melarang orang masuk ke Tanjungpinang. Dengan catatan harus menunjukkan surat rapid tes antigen. Silakan, rapid di Bintan atau di tempat. Kalau rapid di tempat, pihaknya dibantu pihak ketiga, karena mereka punya tentu berbayar.

“Saya tidak melarang orang masuk. Silakan. Tapi, tunjukkan kalau memang benar-benar bebas Covid-19,” pungkasnya.(dki)