BATAM (BATAMLAGI.COM) – Batam dan Tanjungpinang sudah dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 20 Juli nanti. Dampaknya pun berimbas pada pendapatan dan perekonomian masyarakat. Karena itu Walikota Batam diwajibkan memberikan bantuan sosial (Bansos).

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parohha Patar Siadari, kepada wartawan, Rabu (14/7), mengatakan, Pemprov Kepri, Pemko Batam dan Pemko Tanjungpinang diharapkan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak sebagai konsekuensi diberlakukannya PPKM Darurat.

“Khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, usaha mikro dan menengah. Oleh karena itu harus dibantu kebutuhan dasarnya,” tegas Lagat.

Dikatakan Lagat, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021, selain di Jawa dan Bali terdapat 8 provinsi meliputi 15 Kota/Kabupaten yang ditetapkan dengan status level 4 pada kondisi darurat, termasuk di Kepri yaitu, Kota Batam dan Tanjungpinang.

“Pada diktum kedelapan, poin e disebutkan bahwa kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota,” jelasnya.

Lagat menegaskan, pemberian bantuan sembako ini bersifat wajib dilakukan oleh Gubernur Kepri, Walikota Batam dan Walikota Tanjungpinang sesuai dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila tak dilaksanakan diancam sanksi pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah,” imbuhnya.

Lagat menyebut, sumber dana pemberian bantuan sosial ini bersumber dari APBD Pemko Batam dan Kota Tanjungpinang dan dibantu oleh APBD Pemrov Kepri.

“Mengingat anggaran 2021 anggaran berjalan dan tentunya bantuan yang diharapkan belum dianggarkan maka pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan anggaran tahun ini,” terangnya.

Lanjut dia, pada diktum ke-18, disebutkan bahwa Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Pemberian bantuan sosial (Bansos) ini akan mendorong kepatuhan masyarakat mengikuti kebijakan PPKM Darurat di Kota Batam dan Tanjungpinang yang penambahan suspek terpapar Covid-19 cenderung meningkat,” tutupnya.(*/red)