Rakor Penegakan Hukum Keamanan Laut bertema “FTZ dan Dampak dari UU Cipta Kerja Terhadap Keamanan Laut di Bidang Pelayaran” di Kota Batam, Kamis (17/6). Foto istimewa

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Keamanan Laut bertema “Free Trade Zone (FTZ) dan Dampak dari UU Cipta Kerja Terhadap Keamanan Laut di Bidang Pelayaran” di Kota Batam, Kamis (17/6).

Rakor dibuka Direktur Hukum Laksma Bakamla Dr. Erry Herman, S.E.,M.P.A., yang diwakili Kasubdit Pertimbangan dan Advokasi Hukum Kolonel Bakamla Victor P. Marpaung, S.H. Tujuan Rakor tersebut untuk keseragaman pola fikir, sikap, dan tindak serta, merupakan media komunikasi dan koordinasi dalam membangun hubungan kelembagaan antara aparat penegak hukum di laut yang harmonis.

Menurut Victor P Marpaung, pelaksanaan penegakan hukum di laut terdapat perkembangan hukum yang cukup dinamis. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan hukum untuk dapat mengakomodir kepentingan pemerintah dan memajukan kesejahteraan masyarakat, menjamin iklim investasi yang baik serta perlindungan lingkungan laut.

“Khusus Kepri, pemerintah telah menerbitkan peraturan nomor 2 tahun 2009 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ),” kata Victor P. Marpaung.

Victor P Marpaung melanjutkan, dengan disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka sangat berpengaruh bagi pelaksanaan penegakan hukum khususnya di laut.

Hal tersebut didasari pada kondisi, dimana suatu perbuatan melawan hukum yang semula merupakan perbuatan dengan sanksi pidana menjadi sanksi administratif selama tidak ada korban jiwa, kerugian materil dan pencemaran lingkungan.

“Perkembangan hukum tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum di laut, mengingat segala tindakan aparat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Victor P. Marpaung.

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Capt. Mugen S. Sartoto, M.Sc dan Kepala Pangkalan Sarana dan Operasi Bea Cukai Batam, Waluyo, S.E.

Rakor ini pun diikuti puluhan peserta dari Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Batam, Pangkalan TNI AL Batam, Direktorat Polair Polda Kepri, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe B Batam, Kantor KSOP Khusus Batam dan Kantor KSOP Tipe I TBK.(*/red)