Kantor BP Batam di Batamcentre. Foto BatamLagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Baru ngantor sejak Februari 2021, dan 3 bulan gajian per bulan Rp 30 jutaan, Pengawas Badan Usaha di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam dibubarkan. Otomatis 7 pengawas Badan Usaha itu tidak bekerja lagi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan pembubaran tersebut. Ia mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri tanggal 15 April 2021, perihal penyampaian temuan hasil pemeriksaan, perlu mencabut Perka Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di lingkungan BP Batam.

“Dengan Perka Nomor 19 Tahun 2020 itu seluruh peraturan atau keputusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” ujar Dendi Gustinandar.

Dendi menyebut, sebagaimana diatur dalam SK, sejak ngantor, para pengawas bertugas memberikan laporan sebulan sekali.

“Jadi ada proses di lapangan, seperti diskusi, pertemuan dan lainnya menyangkut pengawasan badan usaha tadi,” tukasnya.

Seperti Diketahui ketujuh Pengawas Badan Usaha itu bekerja berdasarkan SK Perka Nomor 19 Tahun 2020. Ombudsman Kepri mendapati temuan dugaan penyimpangan prosedur tersebut. Temuan itu pun dilanjuti oleh kepala BP Batam, M Rudi.

“Kepala BP Batam membatalkan ini karena sudah menyangkut persoalan lain,” ungkap Lagat Parroha Patar Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri saat konfrensi pers, via zoom meeting, Senin (7/6).

Dikatakan Lagat, pihaknya mendapati beberapa temuan maladministrasi atau cacat hukum. Pertama, pembentukan Pengawas Badan Usaha ini tidak dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian PAN RB, maupun dengan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Sehingga dengan tidak dikonsultasikannya dan tidak mendapatkan persetujuan dari kementerian PANRB, maka Perka Nomor 19 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Temuan selanjutnya, pembuatan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tidak merupakan amanat dari Undang-Undang ataupun peraturan lainnya, akan tetapi merupakan bagian yang melengkapi Unit Badan Usaha sebagai konsekuensi dari dibentuknya Unit Usaha di BP Batam dengan benchmark kepada Dewan Pengawas RS dan Dewan Pengawas BLU.

Bahwa dengan ketentuan di atas pembentukan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tidak memiliki tujuan yang jelas, dimana fungsi pengawasan sudah ada dan telah diatur secara berjenjang melalui ketentuan perundangan. Sedangkan perka dimaksud tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.

Temuan Ombudsman selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur, unsur pengawas tidak dilakukan dengan membentuk tim penjaringan, tapi langsung ditunjuk oleh Pimpinan BP Batam.

“Sehingga penjaringan tidak transparan karena beberapa calon dimaksud merupakan kader politik, tim sukses dan orang dekat Kepala BP Batam,” ucapnya.

Lanjut Lagat, dengan dibatalkannya Perka Nomor 19 Tahun 2021 itu, secara hukum Pengawas Badan Usaha itu gugur alias dibubarkan. Ombudman Kepri akan menyurati Kepala BP Batam untuk mengoptimalisasi sistem pengawasan internal. Karena sejak dulu orang-orang di BP Batam sudah berkualitas.

“Otomatis Pengawas Badan Usaha ini per tanggal 27 Mei 2021 dibubarkan. Dengan pemberitaan masyarakat jadi tahu, bahwa 7 orang ini bukan pengawas lagi,” tegas Lagat.

Lagat juga meminta agar 7 anggota Pengawas Badan Usaha di lingkungan BP Batam tersebut mentaati amanat UU. Dimana, yang telah menerima gaji agar segera dikembalikan ke negara.
“Harus dikembalikan (gaji) itu. Sebab nantinya bisa jadi temuan KPK. Karena sudah batal demi hukum. Kembalikan semua gaji itu,” tutupnya.(*/red)