Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri.

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Adanya kepala daerah di Kepri yang mengharuskan menunjukkan sertifikat vaksin saat pengurusan administrasi kependudukan, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ombudsman Kepri pun mengingatkan jangan ada diskriminasi dalam layanan publik tersebut.

Kepala Perwakilan, Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari kepada wartawan, Selasa (8/6) mengatakan, pelayanan publik adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang sebagian subtansinya merupakan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Pelayanan publik itu bersifat wajib,” ungkapnya.

Dikatakan Lagat, dalam hal ini ia mengingatkan agar kepala daerah merujuk pada perundang-undangan. Dan warga tanpa sertifikat vaksin juga harus dilayani.

“Jadi orang tanpa sertifikat vaksin tetap harus dilayani. Kita ingatkan Walikota, Bupati di Kepri agar memperhatikan perintah undang-undang, jangan diskriminatif dengan alasan apapun juga,” tegasnya

Lanjutnya, rencana kebijakan Pemda merujuk pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dinilai Ombudsman itu diskriminatif.

Disebutkan bahwa, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, atau bantuan sosial dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

“Kita apresiasi upaya kerja keras Pemda mengantisipasi penyebaran Covid-19, tapi Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik,” tutupnya.(*/red)