Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S saat mengekspos kasus Migran dengan tersangka SH alias S dan F alias H, Senin (7/6). Foto BatamLagi.com/ist

KEPRI (BATAMLAGI.COM) – Dijanjikan oleh tersangka berinisial SH alias S dan F alias H dengan gaji Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta, 30 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI asal Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu tergiur. Sebelum diselundupkan ke Malaysia, aksi pelaku diketahui polisi.

“Korban berniat melakukan proses keberangkatan untuk bekerja di negara Malaysia, tanpa mengetahui bagaimana prosedur keberangkatan yang resmi untuk dapat bekerja di negara Malaysia, sebagai Pekerja Migran Indonesia,” ungkap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S didampingi Dir Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto saat Konferensi Pers di Polda Kepri, Senin (7/6).

Dikatakan Harry, Tim dari Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menangkap tersangka berinisial SH alias S di rumah kontrakannya di Perum Air Raja, Kota Tanjung Pinang.

Di waktu hampir bersamaan, tim juga berhasil menangkap tersangka F alias H di tempat tinggalnya di Kilometer 16, Kecamatan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan, penelitian dokumen dan pengembangan perkara,” ujar Harry.

Dijelaskan juga, modusnya, pelaku terlebih dahulu melakukan penampungan dan pengurusan hingga pemberangkatan PMI ke luar negeri, tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Selanjutnya, melalui pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus, korban dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar diberangkatkan ke luar negeri.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 7.800.000, Hp Samsung A50S warna hitam, Hp Nokia warna hitam, buku catatan PMI yang telah dikirim ke negara Malaysia, tiket boarding pass calon PMI sejumlah 2 tiket dan surat keterangan pemeriksaan Covid-19 sebanyak 2 lembar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,” tutup Harry.(*/srd)