Kapal berbendera Vietnam saat digiring petugas Bakamla RI. Foto Istimewa.

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI kembali berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam. Kapal tersebut menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara atau perbatasan Indonesia – Malaysia bagian Utara, Kabupaten Natuna.

“KIA berbendera Vietnam itu diamankan melalui unsur patroli laut KN Pulau Dana-323 pada Minggu(16/5) pagi,” kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, S.T., M.M., M.Tr. Hanla.

Dikatakan Wisnu, penangkapan itu bermula saat Kapal patroli Bakamla KN Pulau Dana-323 yang dikomandani Letkol Bakamla Hananto Widhi mendapatkan perintah dari Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Suwito, S.E., M.Si (Han) untuk melaksanakan patroli Perisai Sunda III/2021 di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Saat menjalankan patroli, KN Pulau Dana-323 mendeteksi kontak radar sebuah KIA sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia,” kata Wisnu.

Tepatnya di posisi 04°.20′.30″ U-105°.04′.35″ T dengan halu 260° dan kecepatan 2 knot, posisi KIA berada pada 2 NM didalam garis batas landas kontinen. Saat itu juga KN Pulau Dana-323 mendekati target, namun KIA tersebut menambah kecepatan 7 knot menuju wilayah Malaysia.

“Kelakuan KIA itu menambah kecurigaan, Komandan KN Pulau Dana-323 memerintahkan agar menurunkan RHIB dan tim VBSS untuk melaksanakan pengejaran,” ucapnya.

Namun, kapal target terus melaju. Akhirnya tim VBSS menghentikan dengan cara melompat ke atas kapal target guna pemeriksaan. Tak butuh waktu lama, kapal dapat dihentikan dan diperiksa tim pada posisi 04°18’79” U – 105°04’15” T.

“Hasil pemeriksaan awal diperoleh data KIA tersebut adalah kapal berbendera Vietnam dengan nama lambung kapal BD 93681 TS  diawaki 6 orang ABK warga berkebangsaan Vietnam,” terang Wisnu.

Selain awak kapal, petugas juga menemukan muatan ikan campur hasil tangkapan illegal kurang lebih 300 kilogram. KIA Vietnam ini diduga telah melakukan pelanggaran batas wilayah dan melakukan aktivitas penangkapan diperairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah Republik Indonesia.

“Untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya, kapal beserta ABK dikawal menuju Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam,” pungkansya.(*/mrd)