Suasana Nagoya Foodcourt saat malam di akhir pekan. Foto Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Tim Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 kembali merazia lokasi keramaian, Sabtu (24/4) malam. Alhasil, terjaring 13 tempat usaha di Sekupang dan Lubukbaja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoll PP) Kota Batam, Salim, Minggu (25/4), mengatakan, belasan tempat usaha yang terjaring razia itu diberi surat peringatan.

“Ada, 8 pelaku usaha kita berikan SP I. Lalu, ada 4 kita berikan SP II, dan ada juga SP III, terhadap 1 pelaku usaha yang tersebar di Sekupang dan Lubukbaja,” ungkap Salim.

Dikatakan Salim, tim bergerak dari pukul 20.00 WIB dan berakhir 24.00 WIB. Selama, 4 jam tim yang melibatkan Disbudpar, DPM PTDP, Bagian Hukum, Dishub, Ditpam, TNI, dan Polisi ini menyisir beberapa lokasi di Kecamatan Sekupang dan Lubukbaja.

“Hasilnya, tim patroli menemukan pelaku usaha masih banyak tidak menerapkan prokes,” ucapnya.

Kegiatan dilaksakan berdasar Perwako Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencengahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lanjutnya, ada temuan di Kecamatan Sekupang, pelaku usaha tersebut melanggar Perwako. Dengan tidak menerapkan aturan jarak tempat duduk.

Adapun nama tempat usaha di Sekupang yang mengabaikan prokes yakni Humber Born Cafe, Timber Korner Cafe, Rubi Cafe, Yellow Game Cafe, Nemo Cafe, The Cafe Que, Prata Warung, Bakso & Mie Ayam, Taragak, Wiwako, RM Ridho, Ayam Penyet Nyonya, Prata Bg Mail, Amir Prata, Nyantai Cafe, dan Ayam Penyet Cafe.

“Ini di daerah Sekupang di seputaran SPBU dekat Tiban Ayu sama Tiban Centre,” kata Salim.

Selanjutnya, tim bergerak ke Lubukbaja. Hasilnya hampir sama, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan prokes terutama pengaturan jarak. Seperti di Nagoya Foodcourt didapati pengunjung melanggar prokes.

Tim juga memberikan contoh terhadap pelaku usaha tetang pengaturan jarak antara meja dengan meja dan kursi dengan kursi. Apabila surat teguran atau pernyataan tertulis yang telah ditandatangani para pelaku usaha terulang kembali. Maka, sanksi akan ditingkatkan sesuai Perwako.

“Tim memberikan surat peringatan terhadap pelaku usaha yang melanggar prokes,” pungkasnya.(*/red)