Bendahara DPD Partai Nasdem, Lik Khai. Foto ist

BATAM (BaLa) – Bendahara DPD Partai Nasdem sekaligus anggota DPRD Kota Batam, Lik Khai menanggapi rumor keretakan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina terkait kontrak politik “pembagian kue” jabatan sekda dan 3 kadis di Pemprov Kepri untuk pihak Marlin yang belum terealisasi.

“Menurut saya, kalau ada kontrak politik wajar,” ujar Lik Khai.

Dijelaskan Lik Khai, apabila ada kontrak politik antar dua pihak, hal tersebut wajar dalam dunia politik. Karena, keduabelah pihak ada komitmen saat maju di Pilkada 2020.

Terkait kontrak politik yang dilakukan, ia mengaku tidak mengetahui detail isinya. Akan tetapi jika seandainya ada, maka hal itu akan dilaksanakan kedua pihak.

Lalu, jika ada organisasi masyarakat (ormas) mengetahui hal ini, syaratnya harus disertai dengan bukti yang cukup.

“Kalau, transaksinya itu saya tidak tahu. Tetapi apakah ormas yang ngomong ada tak buktinya,” bebernya.

Lanjutnya, bukti ini penting sehingga tidak ada kesimpangsiuran di tengah masyarakat, yang dikhawatirkan bisa mengganggu roda pemerintahan.

“Buktikan dan jangan asal ngomong. Jadi tidak simpang siur di lapangan,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam.

Lik Khai menegaskan, dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak pernah melakukan intervensi. Ia juga mengimbau para ormas untuk menjaga kondusifitas.

“Baik ormas maupun pemerintah sama-sama membangun Batam. Batam dan Kepri butuh pemimpin yang baik, jangan sampai karena isu ini mengganggu pemerintahan,” paparnya.(*/red)