Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Foto ist

JAKARTA (BaLa) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka tersangka Sjamsul Nursalim (SJN).

“KPK menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Dikatakannya, dua tersangka yang dihentikan penyidikannya adalah Sjamsul Nursalim (SJN) pemegang saham pengendali BDNI dan istrinya, Ijtih Sjamsul Nursalim (ITN). KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 13 Mei 2019.

SJN dan ITN diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun.

Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan salah satu pertimbangan KPK untuk menghentikan penyidikan ini adalah putusan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan upaya hukum Kasasi Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) kepada MA. Upaya KPK sampai dengan diajukan Peninjauan Kembali perkara dimaksud telah dilakukan.

Akan tetapi berdasarkan Putusan MA RI atas Kasasi SAT Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan, perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), maka KPK meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK.

KPK menghentikan penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 19 Tahun 2019.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum”,” pungkasnya.(*/red)