Kantor DPRD Kota Batam. Foto Batamlagi.com

BATAM (BaLa) – Puluhan kader posyandu di Kota Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Batamcentre, Rabu (24/3).

Kedatangan para kader ini, guna mengeluhkan mengenai sikap dari masing-masing Lurah, yang dianggap melakukan pemberhentian secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas.

“Alasan mereka ada perampingan. Namun, nyatanya hanya mengganti sebanyak 3 orang saja, dan formasinya tetap 7 orang. Logikanya unsur perampingannya darimana,” ucap Herlina salah satu kader Posyandu di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakangpadang.

Kata dia, pemberhentian sepihak tersebut diduga ada kaitan dengan pilihan politik dalam Pilkada 2020. Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak kelurahan menunjukkan itikad baik, dan mengikuti Perwako mengenai pergantian para kader Posyandu di Kecamatan Belakangpadang.

“Kami memang pada saat Pilkada lalu berbeda warna dengan yang sekarang. Masa, hal ini kemudian jadi alasan pergantian kami,” katanya.

Dugaan ini katanya, diperkuat dengan adanya tawaran kepada para kader Posyandu baru, yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Lurah.

“Ada tawaran dari pihak kelurahan untuk menjadi pengganti kami. Hal ini mereka tawarkan kepada para calon kader yang pilihannya sama dengan yang saat ini menjabat,” ucapnya.

“Tolonglah itu para perangkat Lurah agar bersikap adil sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Ada 23 kader posyandu yang didepak dari pengurusan. Mereka berdomisili di 4 kecamatan, yakni; Kecamatan Sekupang, Batuaji, Sagulung, dan Belakangpadang.

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, beserta anggota Utusan Sarumaha, Muhammad Fadli, Li Khai, Susi Nurlailah, Tan A Tie, Harmidi.

Selanjutnya, RDPU akan dijadwalkan ulang agar persoalan tersebut ada solusi terhadap kader posyandu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, menegaskan, agar pihak kelurahan melakukan dengan azas keterbukaan dan sesuai dengan perwako.

“Kita minta diselesaikan sesuai dengan Perwako. Di dalam aturan ada keterbukaan. Jadi jangan sampai penunjukan dalam kader (Posyandu) dikarenakan suka atau tidak suka. Ini kan tidak boleh,” tegas Budi.(*/mar)