Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari. Foto Batamlagi.com/ist

BATAM (BaLa) – Sudah 50 laporan masalah lahan di Kota Batam yang diadukan masyarakat kepada Ombudsman Provinsi Kepri. Sejak bulan Januari hingga Maret 2021.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat acara ngopi bareng HUT ke-21 Ombudsman di Gedung Graha Pena Batam Centre, Rabu (10/3), mengatakan, ada sejumlah aduan masyarakat yang berhubungan dengan lahan dan dugaan maladministrasi di BP Batam.

“Ada yang tumpang tindih, PL bersama dan ada pembatalan PL, sementara pemiliknya belum merasa dibatalkan,” ujar Lagat.

Dikatakan Lagat, rencananya pada 16 Maret 2021 nanti, pihaknya menyerahkan 10 temuan maladministrasi kepada kepada Kepala BP Batam.

“Juga ditemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan pengawas badan usaha,” paparnya.

Nantinya, temuan itu akan diserahkan kepada ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yakni Menko Perekonomian sebagai atasan dari Kepala BP Batam.

Dijelaskan juga, tahun ini laporan yang diterima Ombudsman Kepri meningkat 10 persen dari tahun 2020, yang kini mencapai sekitar 350 laporan.

Guna meningkatkan pengawasan untuk masyarakat nantinya bakal dibuka kantor perwakilan di Kabupaten/ Kota di Kepri.

“Kita lakukan bertahap, sebab pemerintah punya keterbatasan anggaran,” tutupnya.(*/mar)