Anggota DPRD Kepri, H Taba Iskandar. Foto Batamlagi.com/ist

BATAM – H Taba Iskandar, anggota DPRD Kepri menanggapi keputusan BP Batam memungut retribusi bagi kendaraan yang melewati Dam Duriangkang -antara daerah Punggur dan Bagan Seibeduk-, sangat berlebihan dan memberatkan masyarakat.

Dikatakan Taba, memungut retribusi atau apapun namanya di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, sangat memukul perekonomian dan pendapatan masyarakat. Ditambah lagi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, adalah sebuah kebijakan dan keputusan yang tidak empati dan simpatik. Ia meminta kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut agar dicabut dan dihentikan.

“Harus dihentikan. Dicabut. Karena ini membebani masyarakat kecil. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid 19 ini yang membuat ekonomi masyarakat kecil sangat terpukul, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat yang begitu rendah. Kenapa harus dibebani lagi,” kata Taba di Batam, Senin (1/2).

Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 28 Tahun 2020 itu kata Taba, menunjukkan ketidakperdulian kepada masyarakat. Padahal perlintasan itu ikut meringankan beban masyarakat untuk mempercepat sampai tujuan dengan mengurangi biaya bahan bakar minyak.

Apalagi yang melewati itu selama ini hanya sepeda motor. Yang selalu mencari jalan yang singkat dan mengurangi biaya bahan bakar.

Dalam Perka BP Batam Nomor 28 Tahun 2020, pengendara roda dua atau motor yang tak langganan, wajib membayar pass Rp 2 ribu sekali melintas. Sedangkan yang berlangganan, dikenakan tarif Rp 95 ribu per bulan.

Yang jelas mantan Ketua DPRD Batam pertama ini, melihat bahwa terbitnya perka ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan fundamental dan substansial yang ada di Batam. Karena keberadaan dan status kelembagaan BP Batam, sebagai BLU (Basan Layanan Umum) Kementerian Keuangan. Karena BLU mempunyai visi dan misi serta tugasnya, mencari/mengejar dan mendapatkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Mantan Ketua KNPI Batam ini menambahkan bahwa pada dasarnya memang sifat dan karakter serta tujuan, visi dan misi dari BLU, adalah mencari keuntungan.

BP Batam, kata Taba, akan terus mencari celah apa saja yang menjadi kewenangan mereka untuk mendapatkan PNBP sebesar-besarnya. Tapi, memang dari segi kewenangan waduk dan lahan yang ada di Batam adalah kewenangan BP Batam untuk mengatur, menjaga dan mengelolanya.

Akan tetapi, kata Taba yg jg mantan Sekjen Adeksi ( Asosiasi DPRD Kota se- Indonesia) ini dari sisi kepatutan dan kewajaran, serta sense of crisis, seharusnya tidak mereka lakukan. Ini juga menunjukan bahwa BP Batam saat ini miskin ide dan gagasan untuk mendapatkan dan menaikan sektor pendapatan mereka.

“Sebenarnya ini adalah sebagian kecil dari masalah yang selama ini saya suarakan. Bahwa sudah harus dilakukan reposisi, revitalisasi, reorientasi kelembagaan BP Batam. Sehingga BP Batam dapat fokus kepada visi dan misi awal dari founding father pengembangan pulau Batam,” sebut Taba.

Taba pun mengingatkan bahwa, bukankah sejak awal BP Batam berorientasi kepada daerah transhipment, pengembangan kawasan industri, dan menjadi daerah tujuan investasi, khususnya PMA.

Dia melihat bahwa ini juga sebagai dasar pertimbangan pemerintah pusat menerbitkan keputusan, menjadikan Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ). Fasiltas FTZ tersebut untuk aktivitas industri yang berorientasi export dan sebagian besar yang menjadi target investornya adalah PMA. Karena dengan pemberlakuan FTZ investor asing mau datang dan menanamkan modalnya di Batam, karenatidak dikenakan PPN dan PPnBM.

“Jadi hal-hal seperti seperti terbitnya perka di atas, akan terus terjadi, dan berulang. Karena BP Batam berdasarkan kewenangan yang ada pada mereka baik di bidang pertanahan, dengan HPL dan kewenangan yang mereka miliki, dan jangan lupa memang itu misi utama sebuah BLU, BP akan terus melahirkan/ membuat kebijakan sejenis, yang tujuannya mendapatkan PNBP sebesar-besarnya,” tutupnya.(*/bala)