Rizal Ramli saat tampil kanal YouTube Karni Ilyas Club. Foto tangkapan layar

JAKARTA – Rizal Ramli menegaskan, sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, karena MK ketakutan, jika berargumen dengannya.

“Sudah ada sebelas kali yang menuntut presidential threshold, tetapi dalam kasus saya belum disidang langsung ditolak. Katanya legal standingnya enggak kuat,” ujarnya di kanal YouTube Karni Ilyas Club.

Dikatakannya, padalah ada yang juga pernah melakukan hal serupa, tapi kenapa gugatan yang dilayangkannya yang tidak diproses, belum disidang sudah ditolak. Mantan aktivis mahasiswa ini menduga hakim MK takut berdebat dengannya di persidangan.

“Dikatakan tidak cukup legal standingnya, karena tidak pernah didukung parpol,” paparnya.

Menurutnya, dengan menolak gugatan ini sama saja Mahkamah Konstitusi membiarkan demokrasi kriminal menguasai negeri ini. Ia juga menilai sistem presidential threshold ini menghambat putra terbaik bangsa untuk jadi pemimpin.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, mengatakan, Rizal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan soal ambang batas presiden ini.

Mahkamah Konstitusi menyatakan sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Namun soal hal itu dibantah Rizal Ramli. Pada tahun 2009 dirinya didukung hampir 14 partai politik dengan total suara 14 persen.

“Itu ngawur berat, tahun 2009 saya didukung oleh Blok Perubahan. Hampir 14 partai dengan total suara 14 persen, emang tidak cukup,” imbuhnya.

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.(*/bala)