Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD saat mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12. Foto: youtube

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Usai Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah, di hari yang sama sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam, Rabu (30/12) sore.

Terkait deklarasi tersebut, Kuasa Hukum Front Persatuan Islam, Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi.

“Benar sudah dideklarasikan,” ujar Aziz, Rabu (30/12) malam.

Dia pun menyebutkan, sejumlah tokoh menjadi deklarator Front Persatuan Islam. Mereka adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka Awit Mashuri, Haris Ubaidillah. Lalu ada Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Habib Ali Alattas, I Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Luthfi.

“Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam,” kata Aziz.

Sementara itu, dari siaran pers Front Persatuan Islam, pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap Front Pembela Islam adalah de javu NasaKom.

“Bahwa Keputusan Bersama melalui enam instansi pemerintah kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan penghalang-halangan pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan enam anggota Front Pembela Islam dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat sendiri,” sebagaimana isi pernyataan Front Persatuan Islam.

Seperti diketahui, pagi harinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata dia, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Dikatakan Mahfud, sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

“Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” kata dia.(jpnn)