Buruh di Batam berunjukrasa di depan Kantor Walikota Batam, Senin (16/11). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Buruh di Batam berunjukrasa. Mereka menuntut mencabutan SK Nomor 1300 Tahun 2020 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP). Pasalnya penetapan UMP tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Panglima Garda Metal Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto, mengatakan, pihaknya akan berunjukrasa selama 5 hari, dari tanggal 16 hingga 20 November, bila SK Nomor 1300 Tahun 2020 tersebut tidak dicabut.

“Kalau rekom tak dicabut. Kita akan melakukan aksi besar-besaran selama lima hari. Surat pemberitahuan aksi sudah kami kirim ke kepolisian. Sampai SK gubernur dikeluarkan,” tegasnya usai unjukrasa di Kantor Wali Kota Batam, Batamcentre, Senin (16/11).

Suprapto menyampaikan, kedatangan para buruh ini sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah. Pihaknya, meminta UMP Kepri seharusnya naik sesuai dengan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yakni 3,27 persen. Ia menegaskan, jika sudah direvisi, maka serikat buruh baru mau membahas UMK.

Dijelaskan, SK Gubernur 1300/2020 terkait kenaikan UMP Kepri itu jauh dari harapan para buruh. Di mana angka kenaikan berkisar 0,5 persen atau Rp 20 ribu.

Juga dijelaskan Suprapto, SK tersebut keluar setelah Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum mengeluarkan rekomendasi pada Rabu (11/11).

“Pjs Wali Kota (Syamsul) ternyata sudah keluarkan rekomendasi 0,5 persen atau sekitar 20 ribu,” ujarnya.

Tambahnya, Pjs Walikota mengeluarkan surat rekomendasi itu bukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota (DPK). “Tapi, dia (Walikota) mengeluarkan angka sendiri,” paparnya.

Ia menilai Pjs Wali Kota Batam tidak mengacu pada aturan yang sudah diterapkan untuk menentukan UMK yakni PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Permen Nomor 15 tahun 2018.

“Pjs Walikota hanya tiga minggu lagi selesai. Maka, kami imbau Pjs ini berikan yang terbaik untuk buruh dan masyarakat Kota Batam. Supaya beliau, pas tak jadi Pjs lagi dikenang baik oleh buruh dan masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, di dalam SK tersebut tertulis bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Kepri menyetujui SK 1300 tahun 2020 tentang tidak dinaikkan UMP tahun 2021.

“Padahal kami tidak ada menyetujui itu. Jadi kami pastikan bahwa SK tersebut cacat (hukum),” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Mangara Simarmata terkesan irit bicara. “Besok lanjut lagi, saya tidak mau komentar,” ujarnya.(bl)