Ketua PPS Mukakuning, MAK (kiri) saat diperiksa di Kantor Bawaslu Batam. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Adanya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mukakuning yang diduga mendukung salah satu pasangan calon (Paslon), direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam. Namun sebelum kasus tersebut diproses, Ketua PPS Mukakuning berinisial MAK itu mengundurkan diri (resign).

“Sebelum diperiksa, dia (MAK) sudah memasukkan surat pengunduran diri,” ujar Herrigen Agusti, Ketua KPU Batam, kepada wartawan, Jumat (9/10) malam.

Dikatakan Herrigen, pihaknya sebelumnya sudah minta klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. “Dia mengakui (perbuatannya),” ujar Herrigen.

Sesuai hasil pleno pihaknya, kata Herrigen, MAK akan diperiksa pada Sabtu (10/10). Namun sebelum jadwal pemeriksaan tersebut digelar, yang bersangkutan sudah mengundurkan diri.

“Karena sudah mengundurkan diri, kami mengeluarkan surat penghentiannya dari PPS. Dan prosesnya kami hentikan, karena dia sudah mengundurkan diri. Kami memberhentikan dia. Berarti prosesnya sudah tidak lagi,” kata Herrigen melalui selulernya.

Kasus ini mencuat saat MAK menghadiri acara ramah tamah yang dibalut kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Batam serta calon Wakil Gubernur Kepri yang diselenggarakan di wilayah Rumah Susun (Rusun) Mukakuning, Senin (5/10).

Terlihat dari foto di kegiatan tersebut, MAK yang merupakan seorang Ketua RW di lingkungan tersebut ikut berfoto bareng, ia duduk di barisan depan dengan kedua tangan mengacungkan jari mengisyaratkan nomor urut pasangan calon.

Di acara juga terpasang spanduk pasangan calon lengkap dengan foto, bertuliskan “Ramah Tamah Bapak H. Muhammad Rudi & Ibu Hj. Marlin Agustina. Bapak H. Amsakar Achmad & Hj. Erlita Sari”. Namun yang hadir tampak diwakili Hj. Erlita Sari, istri Amsakar Achmad Calon Wakil Walikota Batam.

Terkait pengganti MAK, Herrigen mengatakan, sesuai aturan dan ketentuan yang ada, maka pengganti PPS yang diberhentikan tersebut adalah nomor urut berikutnya sebagai penggantinya.

“Nomor urut berikutnya sebagai penggantinya,” ucapnya.

Atas perbuatannya tersebut, MAK juga menjalani pemeriksaan di kantor Bawalu Batam.

Sementara itu, Iwan salah seorang warga Batam yang mengetahui tidak adanya proses lanjutan terhadap Ketua PPS tersebut cukup disayangkan. Karena bila tidak ada ‘hukuman’ akan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

“Jangan sampai, ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kok segampang itu, bila mengundurkan diri tidak ada proses lanjutan,” ujarnya.

Ia mengatakan, harusnya ada kepastikan hukum terhadap pelanggar pemilu, apalagi yang melakukan pelanggaran adalah seorang penyelenggara, yang nyata-nyata harus berbuat adil terhadap pasangan calon atau peserta pemilu.

“KPU harusnya tegas. Beri punishment terhadap jajarannya yang melanggar undang-undang pemilu. Jangan sampai masyarakat meremehkan jajaran penyelenggara. Karena marwah penyelenggara menjadi tolak ukur sukses tidaknya pesta demokrasi ini,” tegasnya.(*/bl)