Pjs Walikota Batam, Syamsul Bahrum. Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah menyusun anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, yang akan mendukung vaksinasi yang akan dimulai awal tahun depan.

“Memang sekarang kita masih fokus atasi kasus yang terus bertambah. Namun, jangan lupa kalau tahun depan pusat sudah mulai tahap vaksinasi. Sekarang vaksin Covid-19 sudah tahap finalisasi dan awal tahun akan diproduksi,” ujar Syamsul Bahrum, Penjabat sementara (Pjs) Walikota Batam, Kamis (8/10) sore.

Dikatakan Syamsul, rencana anggaran ini akan diusulkan di APBD tahun 2021. Menurutnya perlu langkah-langkah persiapan jelang didistribusikan vaksin dari pusat ke daerah.

Dijelaskan, langkah ini diambil, agar Batam lebih siap ketika nantinya vaksin tiba. Ia mengungkapkan untuk pelaksanaan vaksinasi nanti sudah pasti membutuhkan biaya. Sebab ada tenaga medis, voluntir bahkan tenaga yang akan dilatih khusus untuk vaksinasi ini.

Ia memperkirakan, vaksinnya tidak butuh anggaran sebab dari pusat. Namun untuk pelaksanaan itu yang butuh cost cukup besar.

“Tentu ada honorarium petugas yang kita bayarkan sela mereka bertugas memberikan vaksin kepada masyarakat nanti,” ucapnya.

Syamsul menuturkan dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, pasti membutuhkan tenaga medis yang banyak untuk menunjang kelancaran vaksinasi. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan Batam mendata jumlah tenaga medis saat ini.

“Sudah pasti tidak sebanding. Makanya nanti kita akan rekrut tenaga lain khusus untuk vaksin ini. Kita akan pakai sistem training of trainer. Satu orang kita latih dan diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada 30 orang lainnya,” paparnya.

Selain itu, Batam tentu harus punya data kebutuhan vaksin. Dan diperlukan cadangan 10 persen dari jumlah penduduk saat ini.

“Antisipasi kalau ada yang rusak atau terkontaminasi, makanya kita tambahkan 10 persen,” imbuhnya.

Tim khusus nanti akan diisi petugas puskesmas, Pustu, lurah, hingga camat. Selain mendata jumlah tentu kelas-kelas penerima vaksin. Tidak saja orang yang berisiko namun juga memikirkan masyarakat prasejahtera dan yang mampu.

“Kalau mampu apakah ada biaya atau disamakan semua. Dan tidak kalah penting itu kesehatan penerima vaksin. Ini penting karena akan menimbulkan reaksi usai mendapatkan vaksin nanti. Kita kan tidak tahu dampak usai vaksin ini. Ini juga menjadi perhatian,” katanya.

Ia memperkirakan, vaksin bisa berupa cairan yang disuntikkan ke tubuh, berupa pil, atau lainnya. Untuk itu, tim nanti akan menyusun mekanisme dengan mempertimbangkan jenis vaksin yang kemungkinan akan didistribusikan tahun 2021 mendatang.

Sedangkan untuk keselamatan vaksinator juga harus dipersiapkan. Mereka harus dibekali alat pelindung diri (APD) berupa hazmat selama bertugas. Hal ini tentu juga harus dihitung kebutuhannya.

“Karena kita tidak mau tenaga medis maupun masyarakat yang divaksin ini terpapar virus,” ucap Syamsul.(bl)