Pjs Walikota Batam, Syamsul Bahrum. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Para buruh menggelar aksi nasional menolak RUU Cipta Kerja/ Omnibus Law selama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Oktober. Aksi ini rencananya akan diikuti sejumlah serikat pekerja di Kota Batam.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Batam, Syamsul Bahrum meminta agar para pekerja di Batam untuk sama-sama menahan diri. Sembari, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan antisipasif dan pihak pengusaha tengah menyiapkan langkah restrukturisasi.

Dikatakannya, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan antisipasif. Pengusaha juga tengah melakukan restrukturisasi anggaran.

“Karena di saat susah ini perusahaan juga tengah bertahan agar tidak terjadi PHK masal,” katanya, Senin (5/10).

Ia juga mengatakan, jika terjadi ada aksi massal dikhawatirkan akan ada klaster baru. Maka langkah antisipasi harus dilakukan rapid test massal. Hal ini juga dikhawatirkan penyebaran virus Corona akan terus meningkat.

“Dirapid kalau ada aksi, hasilnya keluar dua hari. Dilanjutkan swab, bagi yang reaktif. Kita takutkan apabila ada yang positif, hanya akan menambah beban kita bersama,” katanya.

Terpisah, Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menuturkan, para pekerja di Batam tetap menggelar aksi mogok kerja. Namun, aksi itu berlangsung di perusahaan masing-masing, dan setelah melalui proses pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

“Kami sudah antarkan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian,” ujarnya.

Dijelaskan, nantinya para buruh hanya akan menggelar aksi mogok kerja.

“Aksi kami tidak berunjukrasa hingga ke kantor DPRD atau Pemko Batam, kami hanya akan mogok di perusahaan masing-masing saja,” tuturnya.

Pihaknya juga memberikan jaminan aksi yang dilaksanakan oleh kaum pekerja mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku.

“Intinya kami akan tetap lakukan perlawanan. Kami tidak mau ditindas dengan Undang-Undang Omnibus Law. Dan aksi mogok juga dengan penggunaan masker, serta menerapkan jaga jarak,” ungkapnya.(bl)