Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat melakukan sosialisasi Perwako 49 Tahun 2020 di wilayah Kecamatan Sekupang. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 masih menemukan warga yang abai dengan protokol kesehatan wilayah Sekupang, Sabtu (5/9) malam.

Melihat itu, petugas langsung menerangkan terkait Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur soal kewajiban menerapkan protokol kesehatan dan juga sanksi bagi pelanggar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Azril Apriansyah di lokasi, mengatakan, kegiatan malam itu masih tahap sosialisasi dan sekadar mengingatkan warga.

“Tadi kita lakukan patroli di sekitar STC, Tiban Princes, Tiban McDermott, Tiban Centre, dan cafe di Jalan utama kawasan Kantor Lurah Patam Lestari,” ujarnya.

Turut dalam sosialisasi tersebut, tim dari wilayah Sekupang, selain itu ada TNI-Polri dan Satpol PP, juga unsur pimpinan kecamatan, Inspektorat Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Batam, dan Diskominfo Batam.

Malam itu, masih didapati warga yang abai protokol kesehatan. Karena itu ia kembali mengingatkan, jika tetap abai terhadap protokol kesehatan, maka akan ada sanksi jika tahapan sosialisasi selesai masanya.

“Kita belum melakukan penindakan. Perwako ini efektif akan langsung mulai diterapkan pada Rabu (9/9) nanti. Jika tidak mau terkena sanksi maka patuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Azril menjelaskan, Perwako yang sudah diteken pada Selasa (1/9) lalu itu, mewajibkan semua pihak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semua itu, kata Azril, bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir risiko terjangkit Covid-19.

Tertera dalam aturan ini juga, akan ada sanksi berupa teguran, denda, hingga kerja sosial selama dua jam bagi pelanggar. Bagi warga perorangan, wajib hukumnya menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

“Kemudian warga juga wajib mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjalani pembatasan interaksi fisik dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tambahnya.

Untuk para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyosialiasikan dan mengedukasi pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Para pelaku usaha juga harus menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses, memantau setiap orang yang beraktivitas, mengupayakan pengaturan jarak, membersihkan dan mendisinfektan lingkungan secara berkala, menegakan disiplin masyarakat yang berisiko dan memfasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Untuk sanksi, bagi perorangan, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial dan denda administratif Rp 250.000 atau membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 120 menit,” paparnya.

Sedangkan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama.

Kemudian, penghentian sementara operasional usaha selama tiga hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

“Apabila sampai pada pelanggaran ketiga, maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara operasional usaha selama tujuh hari atau denda administratif antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta. Pemerintah akan mencabut izin usaha, apabila sampai pelanggaran keempat,” pungkasnya.(*/bl)