Al, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batam tersangka kasus dugaan korupsi konsumsi dibawa petugas.Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menetapkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batam berinisal Al sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan makanan, minuman dan konsumsi pimpinan DPRD Kota Batam, Kamis (6/8). Al langsung ditahan.

“Atas penetapan tersangka untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti, tim penyidik melakukan penahanan 20 hari ke depan,” ujar Dedie Tri Hariyadi, Kepala Kejari Batam, Kamis siang.

Dijelaskan Dedie, kasus yang ditangani pihaknya ini berawal dari temuan perbuatan melawan hukum tindak korupsi yang diduga dilakukan Al dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2.160.602.160.

Dedie menerangkan, dari hasil keterangn para saksi dan rekanan dalam hal konsumsi itu, ternyata semuanya fiktif. Al juga menggunakan kekuasaannya untuk melakukan coffee morning, yang pada faktanya tak pernah dilakukan.

“Berdasarkan keyakinan, didapati dua alat bukti berupa keterangan saksi, antara lain pengelola anggaran dan rekanan diperkuat alat bukti petunjuk, dan keterangan ahli ada kerugian negara,” ujar Dedie.

Penetapan tersangka juga dikuatkan dengan bukti petunjuk dan keterangan ahli, dari BPKP Kepri menyatakan benar ada kerugian negara.

Pada prosesnya, perkara ini akan dipercepat sehingga bisa masuk dalam tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepri di Kota Tanjungpinang. Di sana, akan didapat penjelasan yang lebih gamblang tentang alur kasus ini.

“Sesuai nomor penetapan 2072/1.10.11/MD.3/08/2020, Kepala Kejaksaan Negeri Batam menetapkan saudara Al Sebagai tersangka. Dimana Al ini adalah intelektual yang menggunakan anggaran tersebut,” tegas Dedie didampingi Kasi Pidsus Hendarsyah, Kasi Intel Fauzi dan Kasi Barang Bukti Dicky Zaharuddin.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Kota Batam ini bergulir setelah adanya laporan masyarakat.

Selanjutnya, pihak-pihak yang dianggap tahu proses pengadaan konsumsi tersebut diklarifikasi. Termasuk klarifikasi langsung ke kantor pihak yang tak bisa hadir saat diundang ke Kejari Batam.

Pada prosesnya, jaksa penyidik menemukan belanja konsumsi itu diduga dilakukan tak sesuai prosedur dengan cara pemecahan anggaran, untuk bisa dijadikan paket penunjukan langsung (PL) anggaran belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam tahun 2017, 2018 dan 2019.(bl)