Plt Gubernur Kepri, Isdianto. Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Plt Gubernur Kepri, H Isdianto mengatakan, ada kemajuan lagi bagi Kepri atas usulan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam pengelolaan labuh jangkar. Pasalnya usulan tersebut didukung penuh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

“Bahkan pak Luhut meminta untuk segera dibuat berbagai regulasinya sehingga bisa cepat dinikmati daerah hasil dari labuh jangkar tersebut,” ujar Isdianto, Plt Gubernur Kepri usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo di Batam, Kamis (2/7).

Atas dukungan tersebit, Isdianto mengucapkan terima kasih pada keseriusan Luhut membantu menyelesaikan berbagai kendala Kepri dalam urusan labuh jangkar.

Menurut Isdianto, kebijakan Kemenko Kemaritiman dan Investasi ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh Kepri dan saat ini sudah mulai mendapat titik terang.

Sebelumnya, Isdianto juga pernah menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meminta restu diberi kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah.

Penegasan juga disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat koordinasi tersebut.

Luhut mengatakan, pemerintah Kepri harus dapat menikmati hasil dari labuh jangkar tersebut. Pemprov Kepri diminta secepatnya untuk membuat regulasi terkait pelaksanaan di lapangan.

“Pemda setempat memang kita libatkan agar juga merasakan manfaat dari labuh jangkar ini. Tadi saya sudah minta Gubernur untuk segera membuat aturan-aturan dalam pelaksanannya nanti,” jelas Luhut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, T.S Arif Fadillah turut mengucapkan rasa syukur atas kemajuan persoalan labuh jangkar di Kepri. Karena ini menjadi pendapatan yang baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.

“Kita tunggu bertahun-tahun baru lah jelas ini adalah semangat baru bagi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Saat ini ada 3 area labuh jangkar yang ditetapkan dari 17 titik yang ada di Kepri, yakni zona perairan Pulau Nipah, zona Perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona Perairan Pulau Galang. Zona tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Laut atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP).

Labuh jangkar sesuai dalam amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terurai dalam Perda Retribusi Daerah Kepri menjadi salah satu target dari retribusi Daerah Kepri Tahun 2020.

Harapannya, penataan area labuh jangkar 12 mil laut tersebut dapat memberikan pendapatan langsung bagi Kepri, mengingat beban pembiayaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepri semakin bertambah, di antaranya pengelolaan SMA/SMK dan sekolah khusus.

“Tinggal didudukkan retribusi apa saja yang dapat dimasukkan ke provinsi,” ujar Arif.(*/bl)