Kasat Reskrim, Kompol Andri Kurniawan, saat konferensi pers terkait kasus penyelundupan rokok, Sabtu (11/4). Foto: Ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara penyelundupan rokok Luffman pada Kamis 30 April 2020.

Kasus penyelundupan sekitar 1.300 dus rokok Luffman ilegal ini menyeret Jumali, yang diduga hanya seorang anak buah kapal (ABK) sebagai tersangka.

Kasipidum Kejari Batam, Novriadi Andra yang dihubungi wartawan, berharap berkas dan alat bukti dalam perkara itu cepat dilengkapi, sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr Lagat Siadari mengatakan, setiap pemasukan barang impor ke Batam harus mendapat izin dari BP Batam dan disetujui oleh Bea Cukai.

“Untuk rokok, kuota untuk Kepri dibatasi, sehingga kalau ada rokok yang masuk di luar kuota maka itu ilegal,” kata Lagat kepada wartawan, Selasa (5/5).

Menurut Lagat, seharusnya, pasal sangkaan utama dalam kasus ini adalah pasal penyelundupan yang diatur dalam KUHP, lalu dijuntokan dengan pasal undang-undang kepabeanan dan kesehatan.

“Dengan demikian penyelundupan akan dihukum berat. Hal ini untuk memberikan efek jera sehingga kasusnya tidak lagi berulang atau setidaknya berkurang,” tegasnya.

Ia berharap, polisi harus kerja keras mencari siapa pemilik barang selundupan tersebut. “Jangan hanya ABK dan nakhoda saja yang dijerat,” tutupnya.

Sebelumnya, kapal yang mengangkut rokok ilegal sebanyak 1.300 Dus itu ditangkap Tim patroli Sea Rider KP. Yudistira – 8003 Korpolairud Baharkam Polri di pelabuhan tikus Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam pada Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB.

Dari kapal berwarna hitam itu diamankan ribuan dus rokok non cukai. Tujuh mesin tempel merek Yamaha 300 PK dan enam mobil mitsubishi.

Jumali disangkakan melanggar pasal 199 tentang memasukan rokok dari luar negeri junto Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan acaman hukuman 5 tahun penjara.(bl)