Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengumumkan penangkapan Ketua DPRD dan Plt Kadis PUPR Muara Enim.

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Muara Enim yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Dua tersangka itu adalah Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim, Ramlan Suryadi.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata dalam konperensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Senin (27/4), mengatakan, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Bersamaan dengan dilakukannya penyidikan sejak tanggal 3 Maret 2020, KPK selanjutnya menetapkan 2 orang tersangka.

Dalam konferensi pers itu, kedua tersangka turut dihadirkan. Selain Alex Marwata, konferensi pers dihadiri Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Dikatakan Alex, proses penyidikan terhadap kedua tersangka sudah dilakukan KPK sejak 3 Maret 2019. Keduanya juga sempat dipanggil ke KPK tapi tidak hadir.

“KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi, yaitu pada tanggal 17 April 2020 dan tanggal 23 April 2020,” ujarnya dikutip dari antaranews.

Lalu, pada Minggu, 26 April 2020, KPK bersama Polda Sumsel menangkap kedua tersangka, yang diduga turut menerima sejumlah uang terkait proyek tersebut dari Robi Okta Fahlevi, yang saat ini sudah divonis 3 tahun penjara dalam kasus ini.

Kata Alex, diduga Aries HB menerima uang Rp 3,031 miliar dari Robi. Uang itu diberikan dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019 di rumah Aries.

“ROF diduga melakukan pemberian sebesar Rp 3,031 miliar dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019 kepada AHB (Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim) di rumah AHB,” katanya.

Sedangkan Ramlan diduga juga menerima uang dari Robi sebesar Rp 1,115 miliar. Selain uang, Alex menyebut Ramlan juga menerima telpon seluler merek Samsung Note 10.

“Rp 1,115 miliar kepada RS selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Selain itu ROF juga diduga memberikan 1 unit telepon genggam merk Samsung Note 10 yang diberikan dalam kurun waktu Desember 2018-September 2019 yang bertempat di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(bl)