Ilustrasi napi digeledah petugas. Foto: ist

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – MenkumHAM Yasonna Laoly digugat secara perdata atas Kebijakan asimilasi narapidana ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah. Penggugat adalah Yayasan Mega Bintang Indonesa Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti-Ketidakadilan Independen, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

“Telah dilakukan gugatan perdata terkait kontroversi kebijakan pelepasan napi (asimilasi oleh Menkumham) di mana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona,” ujar Boyamin Saiman, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Minggu (26/4) dilansir jpnn.com.

Dikatakan Boyamin, para Tergugat adalah kepala Rutan Surakarta, kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, dan Menkumham.

Boyamin mengatakan bahwa, gugatan itu sudah didaftarkan di PN Surakarta, Jateng pada Kamis (23/4).

Menurutnya, untuk mengembalikan rasa aman maka, pihaknya menggugat MenkumHAM Yasonna agar menarik kembali napi asimilasi, dan dilakukan seleksi serta psikotes secara ketat bila hendak melakukan kebijakan tersebut.

“Gugatan ini didaftarkan di PN Surakarta karena ketika saya work from home di Surakarta, sehingga fokusnya kasus di Surakarta. Toh kalau nanti dikabulkan hakim maka otomatis akan berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Boyamin juga menjelaskan, para napi asimilasi yang dilepas harus memenuhi syarat, yakni berkelakuan baik berdasar tidak ada catatan pernah melanggar selama dalam lapas (register F), dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Kata Boyamin, materi gugatan ini ialah para tergugat salah hanya menerapkan syarat tersebut secara sederhana, tanpa meneliti secara mendalam watak napi dengan psikotes sehingga hasilnya napi berbuat jahat lagi.

“Jadi, yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan napi mendapat asimilasi,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, para tergugat tidak melakukan pengawasan padahal orang yang mendapat asimilasi masih berstatus napi.

Seharusnya pembinaan dan pengawasan masih tetap menjadi tanggung jawab para tergugat. “Dengan tidak melakukan pengawasan dan pembinaan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum,” katanya.

Petitum penggugat yakni meminta majelis Hakim yang akan menyidangkan menyatakan asimilasi dilakukan secara tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan adalah perbuatan melawan hukum.

Memerintahkan untuk membatalkan asimilasi dan menarik kembali semua napi yang dilepaskan, kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan dilakukan psikotes.

“Memerintahkan para tergugat melakukan pengawasan ketat terhadap napi yang memenuhi syarat asimilasi sehingga para napi tidak melakukan kejahatan berulang,” imbuhnya.(*/bl)