Ilustrasi bantuan sembako. Foto: ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Thomas Arihta Sembiring mengingatkan perangkat RT dan RW, agar tidak menimbun sembako di rumahnya. Ia berharap pembagian paket sembako untuk warga Batam selama masa pandemi covid-19 ini harus tepat sasaran.

“Tangkap dan penjarakan RT dan RW yang bermain dalam urusan kemanusiaan ini,” ujarnya, Senin (20/4).

Politikus PDI Perjuangan ini memastikan, seluruh pihak akan memantau proses pendistribusian paket sembako. Jadi RT RW sudah dipantau dan memetakan wilayah mana saja yang rawan akan penyelewengan.

“Yang rawan itu RT RW di perumahan. Ingat. Kalau di pemukiman liar (ruli) perangkat gampang dipantau, dan RT RW pun takut jika ketahuan menimbun sama warganya,” katanya lagi.

Selain itu, Thomas meminta kepada warga harus jujur. “Pantas menerima atau tidak. Kalau di Padang lagi viral janda mengembalikan paket sembako karena merasa tak pantas menerima,” tambah dia.

Diakui Thomas, memang paket sembako saat ini berpesan politik Pilkada yang rencananya akan digelar di awal Desember tahun ini. Terkait anggaran dari pengusaha saat ini juga disorotinya.

Thomas menjelaskan, dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 punya tanggungjawab sosial dan lingkungan lewat dana CSR.

“Misal 200 perusahaan di Batam memberikan dana CSR nya masing-masing Rp 100 juta, dari itu sudah terkumpul Rp 20 miliar,” terangnya.

Sementara di Riau, bisa mengumpulkan sekitar Rp 80 miliar dari perusahaan- perusahaan di sana.

“Masak Batam nggak bisa?” heran Thomas.

Bahkan, katanya, fenomena yang terjadi sekarang ini, pengusaha malah berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk bagi-bagi sembako dan APD. “Ini sama dengan menggarami laut. Swasta harusnya mandiri,” katanya.

Lanjut dia, setiap perusahaan yang menyalurkan CSR bisa bekerjasama dengan perangkat-perangkat sosial itu berdiri.

“Misal perusahaan di Kawasan Batamindo, bekerjasama dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Seibeduk untuk mendapat distribusi bantuan,” tambah dia. Ini juga akan meng-counter penerima ganda.

Kemudian, Pemko Batam, sebut Thomas harus mendorong pengusaha-pengusaha di Batam untuk menggelontorkan dana CSR di Batam dalam rangka pandemi covid-19 ini yang berdampak wabah dan sosial ekonominya.

“Ada UU yang mengatur. Kita desak pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, mulai Sabtu (18/4) Pemko Batam secara bertahap menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga Batam yang berdampak terhadap covid-19 yang mewabah. Anggaran dari Pemko Batam, Pemprov Kepri, BP Batam dan para pengusaha.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dalam video conference, Senin (20/4), mengatakan, wabah ini diperkirakan selesai dalam beberapa bulan ke depan.

“Rencanannya 7 bulan baru suasana ini normal. Kita tidak ikat waktu, karena sangat situasional,” ujarnya.

Dan untuk tahap awal ini warga yang menerima bantuan paket sembako ada 268 KK.

“Nggak dibagikan secara bersamaan, untuk menghindari penyelewengan serta pembagian juga tumpang tindih dalam penyaluran,” katanya.(bl)