Ilustrasi kotak suara KPU. Foto: Batamlagi.com

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengungkapkan, jika pihaknya telah menyusun mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, bila terpaksa digelar di tengah wabah covid-19.

“KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal, misalnya pemutakhiran data pemilih. Apakah memungkinkan UU yang mengatur tentang pasal pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon, itu semua diubah menjadi digital,” ujar RI Arief Budiman, dalam diskusi virtual bertajuk “Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?” di Jakarta, Minggu (19/4), dilansir Antaranews.com.

Dikatakan Arif, untuk mekanisme kampanye akan disesuaikan menjadi “digital campaign” sehingga tidak perlu lagi ada kampanye yang melibatkan pertemuan banyak orang. Pihaknya sudah menyiapkan, termasuk bagaimana nanti pemungutan dan penghitungan suaranya.

Pada tempat pemungutan suara (TPS), kata dia, akan diatur mengenai jarak antar bilik secara terukur sehingga tidak lagi saling berhimpitan.

“Kemudian, jumlah pemilih di TPS kemungkinan juga akan kita kurangi karena kalau mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai 800 orang. Banyak sekali orang dalam TPS,” katanya.

Dijelaskan juga, dalam kurun pertengahan Mei hingga Juni 2020 pada jadwal kerja DPR RI merupakan masa reses, sehingga kemungkinan akan kerepotan jika harus mengejar penyelenggaraan pilkada pada Desember mendatang.

Mengenai penentuan tanggal 9 Desember 2020, kata dia, sudah berdasarkan memiliki tolok ukur sebagai salah satu konsideran, yakni penetapan masa darurat bencana nasional sampai 29 Mei 2020 seiring dengan pandemi Corona.

Namun, diakui Arief, ada kemungkinan masa tanggap darurat diperpanjang sehingga akan memengaruhi apa yang sudah disepakati, termasuk pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Namun, tambahnya, setiap kebijakan yang akan diubah dan disesuaikan untuk membuat pilkada tetap terjaga kualitasnya memiliki konsekuensi-konsekuensi, mulai aspek anggaran hingga perubahan peraturan.

“Dan perubahan peraturan itu juga butuh waktu, harus dibahas dan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR,” pungkasnya.(bl)