Pesisir Tanjungpiayu Laut. Foto: Batamlagi.com

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, terhadap Gubernur Provinsi Kepri Nonaktif Nurdin Basirun.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK, yang meminta agar terdakwa dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan.

Sidang putusan bernomor : 106/TPK/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2020 ini, dibacakan pada Kamis (9/4) pukul 12.00 WIB, digelar secara online dibacakan Majelis Hakim di Ruang Sidang Kusuma Atmadja PN Jakpus, dipimpin ketua majelis hakim Dr Yanto. Dihadiri JPU: Muh. Asri, Agung Satria Wibowo dan Rikhi BM.

Sedangkan Penuntut Umum berada di ruang rapat penuntutan Gedung Merah Putih KPK. Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukum (PH) Andi Muhammad Asrun dan tim di ruang Merah Putih lantai dasar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Hakim menyatakan, terdakwa Nurdin Basirun terbukti atas dakwaan ke satu pertama pasal 12 ayat (1) a UU Tipikor junto pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor. Hak politik terdakwa dalam jabatan publik selama 5 tahun dicabut.

Untuk uang pengganti kasus korupsi, terdakwa harus membayar sebesar Rp 4.228.500.000 subsider 6 bulan penjara. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara Rp 7.500.

“Yang memberatkan terdakwa yakni, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum,” ujar Ketua Majelis Hakim.

Atas putusan tersebut, terdakwa maupun penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukum selanjutnya.

Pada persidangan sebelumnya, Rabu (18/3), Penuntut Umum KPK, Asri Irawan, menuntut terdakwa agar dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta dan SGD 11.000, untuk menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama Pemohon Kock Meng (perkara displit) seluas 6,2 hektare di pesisir Tanjungpiayu Laut, Kota Batam.

Kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Penuntut Umum KPK, juga meminta agar mencabut hak pilih Nurdin Nasirun dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.(*/bl)