Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, Rabu (18/3). Foto: DKPP

JAKARTA (BATAMLAGI.COM) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam perkara 317-PKE-DPP/X/2019 yang diadukan Hendri Makalausc, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (Dapil) Kalbar 6.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” tegas Plt Ketua DKPP, Prof Muhammad saat membacakan sanksi tersebut di Ruang sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, Rabu (18/3), dikutip di laman DKPP RI.

Evi Novida sebagai Teradu VII bersama enam Ketua dan Anggota KPU RI lainnya yakni Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan (sudah diberhentikan tetap sebelumnya, red), Ilham Saputra, Viryan, dan Hasyim Asy’ari.

Dalam kasus ini DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan pada para komisioner KPU Kalimantan Barat. Masing-masing Ramdan selaku ketua, kemudian anggota Erwin Irawan, Mujiyo dan Zainab.

Putusan DKPP itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan seorang anggota DPRD Kalbar Hendri Makaluasc pada 18 Oktober 2019. Pengaduan itu didasari perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc sebagai calon anggota legislatif dari Gerindta di daerah pemilihan (Dapil) 6 Kalimantan Barat.

Suara Hendri dari hasil Pemilu 2019 berkurang. Di sisi lain, terjadi penambahan suara untuk Cok Hendri Ramapon yang juga caleg Gerindra di Dapil 6 Kalbar.

Awalnya Hendri mengadu ke Bawaslu Sanggau. Pengaduan Hendri pun dikabulkan. Hendri juga melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK memperkuat putusan Bawaslu Sanggau. Namun, KPU Kalbar hanya menetapkan perbaikan perolehan suara Hendri tanpa memperbaiki perolehan suara Cok Ramapon. Hendri pun menyatakan keberatannya pada rapat terbuka rekapitulasi suara di KPU Kalbar.

Bawaslu Kalbar juga memerintahkan KPU Kalbar melakukan perbaikan dan akhirnya KPU Kalbar menetapkan Hendri sebagai calon terpilih. Namun, beberapa saat kemudian keputusan itu dibatalkan.

Hendri juga menduga komisioner KPU mengintervensi para KPU Kalbar. Oleh karena DKPP dalam putusan itu menganggap komisioner KPU telah melanggar kode etik penyelengaraan pemilu.

“Tindakan teradu I-VII (seluruh Komisioner KPU pusat) terbukti sengaja secara melawan hukum memerintahkan teradu VIII-XI menerapkan Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih dengan perolehan 4.185 suara, tidak sesuai ketentuan Pasal 422 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu,” ucap anggota sidang DKPP Alfitra Salam.

DKPP juga membeber hal yang mendasari sanksi untuk Evi lebih berat dibanding komisioner lain di KPU. Menurut DKPP, Evi sebagai koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU RI memiliki tanggung jawab etik lebih besar dibanding komisioner lainnya.

Evi juga menjabat wakil koordinator Wilayah Provinsi Kalbar yang bertanggung jawab penuh untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait penetapan dan pendokumentasian hasil pemilu di provinsi yang beribu kota di Pontianak itu.

“Teradu VII (Evi) sebelumnya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi peringatan keras serta pemberhentian sebagai koordinator divisi yang merupakan pelanggaran kode etik berat yang menunjukkan kinerja teradu VII tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar anggota sidang DKPP Teguh Prasetyo.(dkpp/bl)