Wako Ex Officio Kepala BP Batam, Rudi. Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Badan Pengusahaan (BP) Batam mensosialisasikan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan. Perka baru ini bertujuan untuk mempermudah para investor atau pengusaha dalam pengurusan lahan.

“Perka ini mengganti Perka lama. Banyak sekali yang kita ubah. Supaya mempermudah mereka (Pengusaha) untuk mengurus lahan ke BP Batam,” kata Rudi, Wako Ex Officio Kepala BP Batam, usai membuka Sosialisasi Perka baru tersebut di Balairungsari Lantai III, Gedung BP Batam Batamcenter, Rabu (19/2).

Dikatakan Rudi, dalam Perka baru ini, banyak item yang harus diubah untuk mempermudah pelaku usaha dalam berinvestasi. Seperti sistem proses pengajuan dokumen untuk lahan baru. Dulu sebut Rudi, dokumen yang diajukan harus satu persatu. Mulai dari proses pemohonan, izin prisip, faktur uang wajib tahunan (UWT) dan izin-izin lainnya.

“Ke depan sekali saja mengajukan dan setelah disetujui langsung jalan sendiri. Mereka tidak perlu lagi lengkapi dokumen lain sampai selesai perjanjian. Jika IPH yang sudah melekat pada PL. Perjanjian kita sudah boleh ngurus sertifikat di BPN. Ke depannya proses sertifikat HGB harus selesai, tak boleh digantung-gantung,” paparnya.

Untuk proses perpanjangan UWT. Jika selama ini harus menunggu 2 tahun sebelum berakhir baru dapat mengurus perpanjangan. Dalam aturan baru sisa waktu 10 atau 15 tahun, penerima alokasi lahan sudah diperbolehkan mengurus untuk perpanjangan UWT. Jika tidak berpindah kepemilikan maka prosesnya akan cepat. Akan tetapi bila berganti nama maka harus melengkapi persyaratan lainnya.

“10 atau 15 tahun mereka boleh perpanjangan. Hanya boleh punya sertifikat dan KTP. Dia sudah boleh. Kecuali ganti nama, harus menghilangkan nama hak dari BP dari pemilik pertama yang dulu meminta. Karena sudah ganti nama, harus lengkapi proses lainnnya,” jelas Rudi.

Rudi menegaskan kembali agar lahan tidak dijadikan investasi, melainkan sarana untuk berinvestasi. Pola pikiran ini yang harus ditanamkan kepada pelaku usaha. Karena selama ini ia melihat banyak pihak yang memanfaatkan lahan untuk investasi. Dampaknya, ketersedian lahan-lahan di Batam semakin berkurang, dan mengakibatkan banyak investor yang gagal berinvestasi di Batam.

“Pihak yang memiliki uang ini yang membeli lahan dari BP Batam. Tapi sayangnya tidak dimanfaatkan betul-betul. Malah, investor harus membeli lahan kepada pihak yang memiliki lahan tapi belum dikelola. Sekarang lahan di Batam sudah habis,” ungkapnya.

Lebih lanjut papar Rudi untuk pengalokasian lahan yang baru, BP Batam memberikan ketegasan. Karena dalam aturan yang baru, jika dalam waktu enam bulan tidak ada progres pembangunan. Maka secara otomatis pengalokasi lahan dibatalkan. Perihal ini tercantum dalam perjanjian bersama BP Batam.

“Aturan ini berlaku untuk alokasi yang baru. Sedangkan yang sudah terlanjur akan kita dudukkan dulu, akan kita carikan solusinya bersama-sama,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad menambahkan, ada beberapa hal yang diatur dalam Perka baru tersebut di antaranya soal pengalokasian lahan baru bagi investor. Jika sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk memberikan alokasi lahan baru. Ke depannya maksimal 25 hari setelah pengajuan proposal dari investor. Hal ini untuk mempermudah pengurusan izin lahan nantinya.

Dalam aturan ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di mana investor mengajukan proposal melalui Online Single Submission (OSS) yang secara otomatis masuk dalam sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) BP Batam. Selanjutnya, dikaji oleh tim kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari para kepala seksi di BP Batam.

“Proposal masuk sistem IBOSS baru ditelaah. Pokja memiliki waktu lima hari untuk membaca proposalnya, apakah ditolak atau diterima masuk ke Batam,” imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya akan meminta laporan dari Pokja. Jika diterima maka akan dibahas dalam rapat pimpinan dan maksimum delapan hari kerja. Setelah itu investor akan mendaparkan pemberitahuan bahwa rencana investasinya diterima masuk Batam.

Pihaknya mengeluarkan faktur UWT dan Surat Pengalokasian Lahan (SPL), investor diberikan waktu maksimum 10 hari. Apabila, faktur UWT telah dilunasi maka pihaknya akan mengundang investor untuk datang dan selanjutnya pengalokasian lahan diterbitkan melalui Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan (SPPL).

“Paling lama itu 25 hari pengajuan lahan baru sudah terbit. Kalau sebelumnya kan butuh waktu lama, ke depan kita ingin mempercepat proses investasi ini. Sedangkan untuk pengajuan lahan yang ditolak paling lama lima hari sudah ada pemeberitahuan,” ucapnya.

Di dalam aturan yang baru jelas Sudirman, tiap investor penerima alokasi lahan baru wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 20 persen dari nilai proyek. Jaminan tersebut dilaporkan kepada BP Batam melalui rekening koran perusahaan.

“Sistemnya seperti di BKPM, selama ini kan perusahaan wajib melaporkan LKPM, jadi pelaporannya hampir sama seperti itu,” ujarnya.(bl)