Suasana RDP di ruangan serbaguna Komisi III DPRD Kota Batam, Batamcentre, Selasa (18/2). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Efendi mengatakan, di Batam ada dua trayek angkutan umum, yakni trayek utama dan trayek cabang. Trayek ini diisi dengan ribuan angkutan umum, namun sebagian yang layak beroperasi.

“Kita ini di Batam memiliki dua trayek yakni trayek utama dan cabang,” ujar Rustam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan serbaguna Komisi III DPRD Kota Batam, Batamcentre, Selasa (18/2). Terkait meninggalnya pengendara motor di jalan sekitar Bukit Daeng, Senin (17/2) pagi.

Lebih lanjut kata Rustam, Bimbar termasuk angkutan umum yang berada di trayek utama. Dari data yang ada di trayek utama ada sekitar 617 kendaraan. Sementara yang layak berusia 18 tahun ada 266 kendaraan. Sedangkan, sisanya dianggap tidak layak yakni 351 kendaraan yang habis masanya.

“Dari 226 kendaraan yang layak, hanya 60 kendaraan yang rutin melakukan KIR,” ungkap Rustam.

Untuk trayek cabang ini ada 1.745 kendaraan. Trayek ini termasuk angkutan umum carry dan sebagainya. Angkutan umum yang layak hanya 269 kendaraan dan berusia 15 tahun.

“Dan sisanya sudah tak layak lagi, lebih kurang sebanyak 1.467 kendaraan. Dan masih beroperasional di lapangan,” jelas Rustam.

Dijelaskan Rustam, untuk penertiban di lapangan dilakukan 4 kali sebulan bersama kepolisian. Bahkan, pihaknya juga memanggil badan usaha untuk melakukan koordinasi terkait angkutan umum.

“Hanya awal tahun ini saja yang belum. Kalau mengenai kecelakaan Bimbar yang kecelakaan kemarin, dari catatan kita bahwa KIR-nya mati sejak 3 Oktober 2018 lalu,” ujarnya.

Terkait dengan keberadaan sopir tembak yang saat ini juga menjadi masalah. Dengan iming-iming setoran besar. Namun, kualitas tidak sesuai di lapangan.

“Apalagi di lapangan ada ditemukan sopir tembak sampai tiga atau empat orang. Dan sopirnya bermasalah, apalagi kalau tidak ada SIM-nya,” papar Rustam.

Masih kata Rustam, dasar kebijakan angkutan umum Batam orang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Kemudian, Peraturan Menteri (PM) nomor 15 tahun 2019 tentang pengadaan angkutan orang kendaraan bermotor, umum, dan trayek. Selanjutnya, Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 15 Tahun 2008 ini mengenai trayek.

Pimpinan rapat, Arlon Veristo mengaku miris usai mendapat penjelasan Rustam. Karena hanya 60 kendaraan yang hanya rutin melakukan perawatan KIR, sisanya tidak.

“Seharusnya kendaraan wajib KIR. Seperti, kalau sakit kita saja berobat. Apalagi ini urusan manusia, sangat fatal. Kita minta, Dishub tegas melakukan penindakan,” pesannya.

Tindakan tegas ini kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam agar, hal serupa tidak lagi terjadi dan memakan korban jiwa. Bahkan masyarakat merasa khawatir dengan pengemudi angkutan umum yang sering ugal-ugalan di jalan, tanpa memikirkan keselamatan orang lain.

“Kalau ini dibiar tentunya akan kembali memakan korban lagi dan membahayakan orang lain. Dari catatan saya ada beberapa kali kejadian seperti ini,” imbuhnya.(bl)