Para karyawan Rumah Sakit Camatha Sahidya (RSCS) Panbil saat berdemo di Batamcentre, Senin (10/2). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Sebanyak 28 orang karyawan Rumah Sakit Camatha Sahidya (RSCS) Panbil yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berunjukrasa di depan Kantor Wali Kota Batam dan Kantor DPRD Kota Batam di Batamcentre, Senin (10/2).

“Kita datang ke sini untuk mencari keadilan dan solusi akan nasib kami. Kami sudah melayangkan surat kepada semua dinas jauh-jauh hari, tapi tidak ada tanggapan sama sekali,” ujar Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Farkes SPSI RS Camatha Sahidya, Maulidah.

Maulidah mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap Pemerintah Kota (Pemko) yang hanya diam melihat nasib mereka. Kedatangan ini untuk meminta solusi agar, karyawan kembali bekerja.

“Kami minta untuk kembali bekerja. Selain itu para pekerja yang di-PHK sepihak, pulihkan nama baik kami. Kami bukan teroris atau buronan itu tuntutan kami,” tegas Maulidah.

Maulidah menjelaskan, permasalahan ini bermula saat keterlambatan gaji. Biasanya upah yang diterima karyawan setiap tanggal 1. Namun, penundaan ini tidak ada pemberitahuan dari manajemen RSCS. Sehingga, sejumlah karyawan mempertanyakan masalah tersebut.

“Biasa gaji kami dibayar setiap tanggal 1. Tapi kemarin dibayarkan ditanggal 4 Februari. Gara-gara nanyak gaji, kami langsung di-PHK sepihak. Kami tidak bisa terima putusan tersebut,” jelas perawat yang sudah 10 tahun bekerja di RSCS itu.

Sejumlah karyawan yang mengenakan seragam hijau ini membawa spanduk di antaranya bertuliskan, “Kami karyawan bukan buronan”, “Tolak Penahanan ijazah”, “Bertanya masalah gaji malah dituduh mogok secara tidak sah”.

Wanita ini mengatakan, dari tadi ia dan teman-temannya berteriak tidak ada satupun orang Pemko. Mereka beralasan pimpinan tidak berada di tempat.

Tak lama kemudian Kabag Kesra Setdako Batam, Riama Manurung menemui mereka. Tuntutan karyawan itu disampaikan. Riama meminta maaf karena saat ini pimpinannya tidak berada di tempat. Namun, surat yang diserahkan akan langsung disampaikan ke Wali Kota Batam.

“Surat ini saya terima dan akan disampaikan. Kita akan carikan solusinya,” kata Riama.

Usai berorasinya di Kantor Wali Kota Batam, para karyawan RSCS mendatangi Gedung DPRD Kota Batam untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Kedatangan para pekerja itu diteruma Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri. Ia mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Memanggil semua pihak, dari manajemen RSCS, perwakilan karyawan di-PHK, Disnaker Kota, pengawas Disnaker Pemprov untuk duduk bersama. Hal ini, kata politikus Golkar ini harus ada solusi yang tepat.

“Kita akan jadwalkan RDP, paling tidak Kamis (13/2). Semua pihak kita panggil, untuk membahas masalah ini, apa solusinya. Karena ini menyangkut nasib para perawat yang di-PHK,” imbuhnya.(bl)