Suasana RDP kasus tanah ambles di belakang Pasar Induk Jodoh yang digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (15/1). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Batam, Batamcentre, Rabu (15/1). Tujuannya mencari solusi terhadap warga yang terdampak tanah ambles di belakang Pasar Induk Jodoh yang menyebabkan puluhan rumah rusak.

“Dari pihak perusahaan (PT Surya Jaya Karya Makmur) tidak hadir saat RDP,” kata Ruslan.

Ia mengatakan, pihaknya akan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan. Dengan harapan pihak perusahaan bisa hadir dalam pertemuan berikutnya. Sehingga bisa segera didapat solusi atas persoalan ini.

“Kami ingin pastikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita harus berbaik sangka untuk menghadirkan solusi bersama,” kata Ruslan lagi.

Menjaga Batam tetap kondusif, pihaknya meminta semua pihak bisa menahan diri. Dengan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. DPRD Kota Batam, akan mengeluarkan notulen, agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim didampingi anggota dewan Putra Yustisi Respaty, Rohaizat, dan Utusan Sarumaha.

Ada lima poin yang diminta warga yang terdampak tanah ambles. Di antaranya, membangun kembali rumah yang rusak akibat ambles, perusahaan mengganti rugi rumah yang rusak, mengganti barang-barang yang rusak dengan didokumentasikan, perbaikan akses jalan yang rusak, dan memperjelas legalitas tempat tinggal yang berada di pemukiman RT 004 RW 004, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubukbaja.

“Tuntutan kami tolong ditindaklanjuti bapak-bapak dewan. Karena masyarakat sudah dirugikan dengan kejadian ini,” pinta seorang warga.

Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha juga meminta pihak perusahaan hadir dalam RDP nanti. Karena mengingat pihak PT SJKM merupakan pihak terkait insiden tanah timbunan bergerak yang merusak puluhan rumah warga di kawasan RT 04/RW 04 Kelurahan Tanjunguma, Kecamatan Lubukbaja, beberapa waktu lalu.

“Karena, masalah ini riskan kita perlu tegas agar pihak perusahaan harus hadir saat pertemuan berikutnya. Ini menyangkut hidup orang banyak,” ulasnya.

Utusan juga meminta ketegasan Pemko Batam untuk menghentikan segera aktivitas perusahaan tersebut. Karena dikhawatirkan akan kembali menyebabkan tanah bergerak.

“Pemerintah harus menghentikan terlebih dahulu penerbitan izin-izin PT SJKM selanjutnya,” tegas Ketua Fraksi Partai Hanura.(bl)