Warga Seranggong saat mendatangi kantor DPRD Batam, Kamis (9/1). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad mengatakan, akan mencari jalan tengah dan solusi alternatif, terkait penggusuran warga Seranggong, Kelurahan Bengkong Sadai, Bengkong. Pihak perusahaan juga diminta memperhatikan masyarakat yang digusur.

“Pihak perusahaan harus tetap memperhatikan masyarakat yang ada di situ. Tindakan yang diambil yakni pendekatan persuasif. Pada prinsipnya pemerintah hanya memfasilitasi. Dengan mempertemukan perwakilan masyarakat, pelaku usaha, dan RKWB (Rukun Khazanah Warisan Batam),” ujar Amsakar.

Dikatakan Amsakar, masalah penggusuran itu tentunya tidak menghalangi rencana investasi yang sedang dilakukan. Selain, pihak perusahaan diminta untuk memanusiawikan masyarakat yang ada di kawasan tersebut.

Mengenai apakah Seranggong, Kelurahan Bengkong Sadai, Bengkong, masuk dalam titik 37 Kampung Tua, Amsakar belum bisa memastikan. “Kalau itu tanyakan sama Yusfa,” ucap Amsakar.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam harus bertanggungjawab. Karena dari data yang ada Seranggong masuk di dalam data 37 titik kampung tua berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam.

“Pendataan Kampung Tua Seranggong termasuk salah satu dari 37 titik Kampung Tua,” ujar anggota inisiator Pelestarian dan Kampung Tua.

Harmidi menyebutkan, kawasan Seranggong memiliki luasan 4 hektar. Di dalamnya juga termasuk ciri-ciri Kampung Tua. Hal inilah menjadi pendorong Komisi I DPRD Batam untuk membuat Perda tentang Kampung Tua agas mempunyai legalitas yang jelas.

“Kami melihat hal tidak benar. Seharusnya Pemko dan RKWB harus bertanggungjawab. Inilah salah satu contoh. Begitu diambil alih perusahaan dari segi hukum dia belum ada legalitas,” ulasnyam

Di sisi lain masyarakat yang terdampak terhadap penertiban harus memberikan tempat tinggal yang baru atau ganti rugi. Pihak perusahaan menurutnya harus punya tanggungjawab terkait hal ini begitu juga Pemko Batam.

“Pemko harus segera merelokasi warga memberikan tempat tinggal permanen yang baru. Sehingga, masyarakat tidak kecewa,” imbuhnya.(bl)