Walikota Ex-Officio Kepala BP Batam, Rudi. Foto: Ist

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Kinerja Walikota Ex-Officio Kepala BP Batam, Rudi mendapat sorotan dari kalangan masyarakat, termasuk dari Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk yang harus melakukan demo tunggal. Rudi pun menanggapi bila kinerjanya bukanlah sebagai patokan.

Rudi menjelaskan, terkait lahan, BP Batam tidak punya lahan lagi. Karena sebagian besar sudah dialokasikan kepada pihak ketiga. Sehingga hal inilah menyulitkan investasi masuk.

“Contohnya investor mau masuk untuk mencari lahan. Tapi kenyataannya lahan itu tak ada. Inilah yang menghambat iklim investasi,” ungkapnya di lantai 8 Gedung BP Batam, Batamcentre, Senin (6/1).

Malah sebut Rudi, banyak investor meminta lahan kepada pemilik lahan. Ia pun menegaskan, ke depan yang perlu ditanamkan kepada pengusaha bahwa lahan adalah sarana untuk berinvestasi bukan lahan sebagai investasi.

“Ada aset BP Batam dijual kepada orang lain. Inilah yang menyulitkan kita,” sebut Rudi.

Sementara, masalah tak jelasnya regulasi taksi online dan konvensional sehingga menimbulkan gesekan di lapangan, Rudi menegaskan bahwa wewenang hal tersebut ada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“Saya luruskan bahwa permasalahan taksi online ini bukan wewenang kota, tapi provinsi. Seluruh Indonesia juga begitu, tanyakan langsung ke Gubernur,” tegasnya.

Ia sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Namun, persoalan ini tidak ada titik terang sama sekali.

“Kita sudah menyurati provinsi melalui Dishub Batam. Tapi tidak ada tanggapan. Saya sudah capek juga menyurati,” ujarnya.

Bukan itu saja, setiap permasalahan terjadi antara taksi online dan taksi konvensional pihaknya segera turun tangan sebagai penengah. Bahkan, menfasilitasi pertemuan antara Gubernur Kepri pada saat itu diemban Nurdin Basirun. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada progresnya.

“Kita sudah fasilitasi tapi saat ini tidak ada lanjutan. Kalau ribut begini, mereka (taksi) tahunya tanggung jawabnya di walikota. Ini yang kita sesalkan,” ucap Rudi. Sayangnya, Rudi belum menjawab terkait penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) karena warga sudah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebelumnya, kinerja Rudi dikritik Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk saat demo tunggal di depan Gedung BP Batam, Batamcentre, Senin (6/1).

Jadi mengaku kecewa terhadap kepemimpinan dan kinerja Rudi sejak menjabat Kepala BP Batam yang hanya janji-janji belaka.

Sudah 100 hari kerja Ex Officio Kepala BP Batam itu tidak ada gebrakan yang signifikan, janji bebaskan atau hapus UWTO 200 meterpersegi lahan perumahan, kepastian hukum dan investasi lebih jelas. Tak akan ada lagi terjadi ekonomi biaya tinggi yang membuat dunia usaha menghitung risiko berinvestasi di Batam. Sebab aturan dan ketentuan izin usaha tak lagi berubah-ubah.

Kemudian iklim usaha terjaga, pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Batam bisa di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Karena birokrasi berbelit sudah dihilangkan. Izin usaha siap dalam sekejab baik pengusahan kecil, menengah, dan besar katanya tidak perlu pusing mengurus lagi karena satu komando.

“Inilah janji-janji yang tak terpenuhi. Untuk itu diminta untuk mundur,” kata Jadi saat menyampaikan aspirasinya seorang diri.(bl)