Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt saat mengekspos pelaku pungli di Pantai Tanjungpinggir Sekupang. Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Jajaran Ditreskrimum Polda Kepri membekuk empat pelaku yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) di Pantai Tanjungpinggir, Kecamatan Sekupang. Para pelaku berinisial O, R, S dan M diamankan setelah warga melapor ke pihak kepolisian.

Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombes Arie Dharmanto mengatakan, pungutan yang dilakukan 4 orang pelaku di lokasi wisata tersebut tanpa izin, dan sifatnya liar karena bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

“Mereka ini sekelompok pribadi. Tapi akan kita telusuri aliran dana tersebut jika ada oknum yang menerima. Tapi sejauh ini masih keuntungan pribadi,” jelas Arie saat ekspos pelaku pungutan liar (Pungli) di Pantai Tanjungpinggir, Sekupang, Kamis (2/1).

Dijelaskan, para pengunjung pantai mengeluh saat berliburan ke Pantai Tanjungpinggir, Kecamatan Sekupang. Tanpa ada tiket masuknya, pengunjung yang ingin ke pantai harus membayar uang Rp 20 ribu.

“Tapi dihitung Rp 20 ribu per kepala. Tak melihat dewasa atau anak-anak. Pukul rata. Masyarakat resah, dan melaporkannya ke polisi,” tambahnya.

Arie berharap obyek wisata lainnya yang dikelola perorangan, agar ditata kembali. Jika ada pungutan jangan dipaksakan besarannya. Namun, ada lokasi pantai yang dikelola swasta tapi mahal dan itu sebanding yang didapatkan pengunjung berupa fasilitas lengkap dan pengawasan guard.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt menambahkan, pihaknya menjaga pariwisata di Batam.

Polri menjaga aset dan objek wisata termasuk di bibir pantai yang secara faktor rekreasi menjadi hiburan bagi masyarakat termasuk wisatawan mancanegara. Pihaknya juga menyayangkan ini terjadi. Karena tidak sejalan dengan pemerintah yang kini mencoba menggalakkan pariwisata.

“Kalau ada pungli sangat meresahkan bagi wisatawan apalagi wisman,” timpal Harry. Lanjut Harry, aksi pelaku ini musiman, tapi belum memenuhi secara administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

Mereka dapat dijerat Pasal 43 Perda Nomor 17 Kota Batam tentang Pariwisata ancaman 6 bulan penjara, denda paling banyak Rp 6 juta. Atau Pasal 62 Perda tentang Penyelenggaran Retribusi Parkir dengan ancaman 3 bulan penjara. Atau bisa dijerat berlapis yaitu Pasal 368 KUHP jika ada pengancaman atau pemaksaan dengan hukuman 5 tahun penjara.

Saat ekspos, O salah satu pelaku mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait pengelolaan wisata Tanjungpinggir agar di-support.

“Sudah ada obrolan dan audiensi, kita minta dicarikan investor agar wisata bisa dikelola lebih baik lagi,” terang dia.

Namun O menambahkan, pihaknya tidak pernah memaksa pengunjung yang mau masuk ke pantai agar membayar Rp 20 ribu.

“Kami tak memeras. Kalau ada dikasih (Rp 20 ribu). Kalau nggak, nggak kami paksa. Nggak ada uang cukup kami suruh masuk juga,” akunya.(bl)