Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Foto: Batamlagi.com

KARIMUN (BATAMLAGI.COM) – Bupati Karimun, H Aunur Rafiq secara terbuka menyampaikan permasalahan di pemerintahan saat ini. Ia mengatakan APBD Kabupaten Karimun tahun 2020 senilai Rp 1, 447 triliun dalam pengelolaan keuangan daerah ini pemerintah daerah selalu hati-hati, termasuk untuk insentif ketua RT/RW dan insentif lainnya.

“Untuk itu kami minta maaf belum dapat menaikkan insentif. Kita belum mampu, untuk itu agar dapat dimaklumi, tapi kami tetap berupaya untuk tetap dapat menganggarkan sesuai kekuatan anggaran kita,” ucap Rafiq di hadapan para ketua RT dan RW dalam acara penyerahan insentif ketua RT/RW tahun 2019 di Gedung Nasional, Jumat (28/12). Para ketua RT dan RW menerima insentif Rp 1 juta per tiga bulan.

Rafiq mengakui, dalam masa kepemimpinannya yang berjalan 4 tahun lebih, proses pembangunan di Karimun berbeda dengan 4 tahun sebelumnya, ketika ia masih menjabat Wakil Bupati Karimun.

“Zaman kami saat ini tak ada proyek besar yang kami lakukan. Tak mampu kami lakukan karena masalah keuangan daerah, namun ada berbagai program pemerintah, baik daerah maupun pusat yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, sistem keuangan di pemerintahan tak seperti dulu lagi. Pemerintah pusat memberi angggaran yang sudah ada pos-posnya. Sehingga peruntukannya sesuai dengan pos dan uang yang digelontorkan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Rafiq berharap agar masyarakat melihat proses pembangunan dengan bijak. Meski tak banyak proyek besar yang diluncurkan, namun pemerataan pembangunan sudah dilaksanakan.

“Pemerataan pembanguan terlihat kalau dilihat dengan mata yang jernih dan hati yang bersih. Tapi kalau dilihat dengan mata hati yang lain memang biasa aja. Coba pergi ke Tulang ke Desa Parit, fasilitas terasa menyentuh langsung di masyarakat,” tambahnya.

Belum lagi, lanjutnya, ada kewajiban-kewajiban belanja yang harus dilakukan dan diatur undang-undang saat ini, salah satunya yakni dana desa (DD), dimana daerah harus menganggarkan juga untuk DD. Kalau tak dijalani ada sanksi dari pemerintah pusat.

“Kalau dulu dana desa sesuai kekuatan keuangan kita, tapi sekarang tak boleh lagi. Harus sesuai UU, untuk saya ini berkisar Rp 100 miliar dianggarkan untuk dana desa,” imbuhnya.

Bahkan lanjutnya, tahun 2019 dana kelurahan juga harus dianggarkan di daerah, diperkirakan berkisar puluhan miliar nilainya. Atas kekurangan ini Rafiq pun memohon maaf. Namun ia menyatakan terus berupaya meningkatkan upaya-upaya itu.

Ia pun mengajak perangkat RT/RW masyarakat untuk mengawasi, kalau memang komitmen perusahaan tak sesuai yang diterapkan sebesar 70 persen tenaga lokal agar untuk menanggapinya. Di perjalanan kepemimpinannya yang tinggal 1 tahun 3 bulan. Tepatnya pada 23 Maret 2021 masa jabatan Rafiq bersama Anwar berakhir. Ia tak meminta lebih, namun berharap dapat menjalankan amanah ini dengan baik

Ditambah lagi, ucap Rafiq, masalah PT Saipem yang sempat tak beroperasi, sampai-sampai banyak yang menyatakan bupati tak bisa berbuat apa-apa.

“Alhamdulillah sekarang Saipem nak jalan lagi, dan saya tekankan agar perekrutan tenaga kerja lokal 70 persen, kalau tidak mending tak usah investasi di Karimun. Dulu sampai dibilang bupati tak bisa apa-apa. Terus terang apa yang bisa dibuat, itu perusahaan asing. Bupati lagi yang salah kan Saipem tak jalan,” pungkasnya.(bl)