DKPP RI saat menggelar Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap Pertama di Pacific Palace, Jumat hingga Minggu (29-1/12). Foto: Batamlagi.com

BATAM (BATAMLAGI.COM) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap Pertama di Pacific Palace, Jumat hingga Minggu (29-1/12). Kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik pemilu yang dilaksanakan TPD pada tahun 2019.

“Bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik pemilu yang dilaksanakan TPD pada tahun 2019,” ujar Ketua DKPP RI, Dr Harjono SH, MCL, Jumat (29/11).

Dikatakannya, dalam rapat tersebut juga akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan yang melibatkan TPD. TPD yang diundang dalam acara ini sebanyak 17 provinsi yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi dan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan Penggantian Antar Waktu (PAW) TPD dari unsur masyarakat daerah NTT, Bengkulu dan Jawa Barat masing-masing 1 orang.

Dijelaskan, selama 7 tahun berdiri, sejak 2012 hingga November 2019, DKPP telah menerima 1.559 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yang melibatkan sebanyak 5.864 orang penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.

Sebanyak 553 penyelenggara Pemilu telah dipulihkan nama baiknya, karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam persidangan. 280 penyelenggara Pemilu diberi peringatan dengan teguran tertulis.

Harjono juga mengatakan, terdapat 104 penyelenggara Pemilu yang kena peringatan keras. Dan 3 penyelenggara pemilu kena sanksi pemberhentian sementara. 12 orang diberikan hukuman dengan pemberhentian dari jabatan ketua.

“42 orang dinyatakan melakukan kesalahan fatal sehingga harus dikenai sanksi Pemberhentian Tetap,” tegasnya.

Selain itu, terdapat juga 22 perkara yang berujung pada ketetapan. Ketetapan, jelas Harjono, dikeluarkan untuk perkara-perkara dicabut aduannya oleh Pengadu sebelum sidang berjalan.

Di tempat yang sama, Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, kegiatan ini untuk mengevaluasi TPD di tiap provinsi. Setiap TPD berjumlah 6 orang, yang terdiri dari unsur Bawaslu dan KPU serta masyarakat masing-masing dua orang.

“Kegiatan di sini 17 provinsi dan 17 provinsi (kegiatan evaluasi kedua) lagi, nanti di Bali pada minggu depan,” ujarnya.(bl)